Jokowi: Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Ada yang Gratis dan Berbayar
Rabu, 18 November 2020 - 10:52 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, vaksinasi Covid-19 terbagi dalam dua segmen, yakni program dan mandiri. Vaksinasi program gratis dari pemerintah, sedangkan mandiri dibayar sendiri oleh masyarakat.
Saat ini pemerintah terus memasifkan pemberitahuan vaksinasi Covid-19. Penyampaian informasi tersebut akan dilakukan sebanyak-banyaknya. "Baik nanti yang ikut vaksin program maupun vaksinasi mandiri. Jadi ada yang tidak membayar gratis, vaksinasi program. Ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri. Ini dua hal yang berjalan beriringan," ujar Jokowi saat meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). (Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Akhir 2020)
Jokowi menuturkan, kelompok yang divaksin terlebih dahulu antara lain tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat atau paramedis, kemudian TNI-Polri, lalu aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan pelayanan publik serta para guru. "Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau dibelakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan ya saya siap," tegasnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Hanya Beli Vaksin Covid-19 yang Terdaftar di WHO)
Jokowi berharap vaksin Corona datang di akhir November 2020. Tetapi jika tidak bisa, maka masuk di Desember 2020. Bentuk vaksinnya dalam bentuk jadi atau masih bahan baku yang nantinya diolah di PT Bio Farma. Jokowi juga memastikan pemerintah Indonesia hanya membeli vaksin Corona dengan merek yang sudah terdaftar di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan demikian keamanannya dapat terjamin. (Baca juga: Jokowi Ungkap Tahapan Vaksin Covid-19 Sebelum Disuntik ke Masyarakat)
Selain itu, kata Jokowi, proses vaksinasi ini akan mengikuti kaidah ilmiah agar tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Keselamatan masyarakat disebut diberikan pada tempat paling tinggi. "Kalau tadi melihat di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu d akhir tahun atau di awal tahun. Akhir 2020 atau awal 2021," tutupnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
Saat ini pemerintah terus memasifkan pemberitahuan vaksinasi Covid-19. Penyampaian informasi tersebut akan dilakukan sebanyak-banyaknya. "Baik nanti yang ikut vaksin program maupun vaksinasi mandiri. Jadi ada yang tidak membayar gratis, vaksinasi program. Ada yang membayar yaitu vaksinasi mandiri. Ini dua hal yang berjalan beriringan," ujar Jokowi saat meninjau simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020). (Baca juga: Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Akhir 2020)
Jokowi menuturkan, kelompok yang divaksin terlebih dahulu antara lain tenaga kesehatan, baik itu dokter maupun perawat atau paramedis, kemudian TNI-Polri, lalu aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan pelayanan publik serta para guru. "Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau dibelakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan ya saya siap," tegasnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Pastikan Hanya Beli Vaksin Covid-19 yang Terdaftar di WHO)
Jokowi berharap vaksin Corona datang di akhir November 2020. Tetapi jika tidak bisa, maka masuk di Desember 2020. Bentuk vaksinnya dalam bentuk jadi atau masih bahan baku yang nantinya diolah di PT Bio Farma. Jokowi juga memastikan pemerintah Indonesia hanya membeli vaksin Corona dengan merek yang sudah terdaftar di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Dengan demikian keamanannya dapat terjamin. (Baca juga: Jokowi Ungkap Tahapan Vaksin Covid-19 Sebelum Disuntik ke Masyarakat)
Selain itu, kata Jokowi, proses vaksinasi ini akan mengikuti kaidah ilmiah agar tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Keselamatan masyarakat disebut diberikan pada tempat paling tinggi. "Kalau tadi melihat di lapangan dan melihat simulasi tadi, kita memperkirakan kita akan mulai vaksinasi itu d akhir tahun atau di awal tahun. Akhir 2020 atau awal 2021," tutupnya.
Lihat Juga: Tom Lembong Ditahan Kejagung, Pakar Ingatkan Omongan Jokowi Minta Kebijakan Jangan Dikriminalisasi
(cip)
tulis komentar anda