Sebut Distribusi Pupuk Makin Ruwet, Rizal Ramli: Gara-gara Doyan Bisnis Kartu
Jum'at, 13 November 2020 - 18:28 WIB
Pernyataan penulis buku Rente Ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia itu menanggapi kicauan @Sahabat_Bangsa yang menyampaikan derita para petani di Sragen, Jawa Tengah. ”Derita Petani Sragen, Pupuk Bersubsidi Sulit, Sejumlah Mesin Penebusan Rusak, Kartu Tani Malah Tambah Rumit,” kicau @Sahabat_Bangsa.
Dikatakan Rizal Ramli, penggunaan Kartu Tani sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, selain memperpanjang rantai distribusi, juga di sana ada margin dari bisnis kartu. ”Ada margin bisnis kartu, petani yg jadi korban,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, keluhan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan soal penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani.
"Mentan dalam mengeluarkan kebijakan Kartu Tani belum begitu massif diterima oleh petani sedangkan pupuk subsidi ini sudah tidak ada di agen-agen yang biasa menyalurkan itu. Kami kemarin reses, para petani di Kabupaten Bandung menjerit,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Masa Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Dikatakan Rizal Ramli, penggunaan Kartu Tani sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, selain memperpanjang rantai distribusi, juga di sana ada margin dari bisnis kartu. ”Ada margin bisnis kartu, petani yg jadi korban,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, keluhan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan soal penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani.
"Mentan dalam mengeluarkan kebijakan Kartu Tani belum begitu massif diterima oleh petani sedangkan pupuk subsidi ini sudah tidak ada di agen-agen yang biasa menyalurkan itu. Kami kemarin reses, para petani di Kabupaten Bandung menjerit,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Masa Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
Lihat Juga :