Sebut Distribusi Pupuk Makin Ruwet, Rizal Ramli: Gara-gara Doyan Bisnis Kartu
Jum'at, 13 November 2020 - 18:28 WIB
Ekonom senior Rizal Ramli menilai distribusi pupuk bersubsidi makin kacau gara-gara menggunakan sistem kartu. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ekonom sekaligus politikus mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi yang belakangan banyak dikeluhkan para petani.
Melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal, tokoh yang dikenal dengan kritiknya yang lantang kepada pemerintahan Jokowi ini menyebutkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang semakin ruwet dengan adanya kebijakan Kartu Tani.
”Ini gara2 ada yg doyan dan ter-kagum2 dengan bisnis kartu. Distribusi pupuk petani diganti dgn sistem kartu. Makin ruwet, nambah rantai distribusi,” kicau Rizal Ramli, Jumat (13/11/2020).
(Baca: Dituduh Rizal Ramli Kerap Menjegal, JK Malah Tertawa dan Kasihan)
Pernyataan penulis buku Rente Ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia itu menanggapi kicauan @Sahabat_Bangsa yang menyampaikan derita para petani di Sragen, Jawa Tengah. ”Derita Petani Sragen, Pupuk Bersubsidi Sulit, Sejumlah Mesin Penebusan Rusak, Kartu Tani Malah Tambah Rumit,” kicau @Sahabat_Bangsa.
Dikatakan Rizal Ramli, penggunaan Kartu Tani sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, selain memperpanjang rantai distribusi, juga di sana ada margin dari bisnis kartu. ”Ada margin bisnis kartu, petani yg jadi korban,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, keluhan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan soal penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani.
"Mentan dalam mengeluarkan kebijakan Kartu Tani belum begitu massif diterima oleh petani sedangkan pupuk subsidi ini sudah tidak ada di agen-agen yang biasa menyalurkan itu. Kami kemarin reses, para petani di Kabupaten Bandung menjerit,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Masa Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
(Baca: Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Di daerah pemilihannya seperti di Ciwidey, Pangalengan, dan Kertasari, para petani menjerit ketika harus membeli pupuk seharga Rp250.000 per karung yang biasanya mereka dapatkan dengan harga Rp90.000/karung. “Ini perlu dibuatkan surat dari DPR ke para stakeholder yang menangani Kartu Tani. Kemudian alur subsidi dari Kementerian Keuangan ini bagaimana kesepakatan yang sudah diambil DPR ini. Migrasi subsidi korporasi ke subsidi perorangan ini sudah baik, tetapi prosesnya harus betul-betul siap dulu. Jangan sampai yang menjadi korban petani,” tuturnya.
Dikatakan Cucun, persoalan rakyat di bawah ini harus disampaikan ke publik sehingga DPR benar-benar bisa memerankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat dan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat. “Jangan sampai mereka harus membeli pupuk yang biasanya Rp90 ribu menjadi Rp250 ribu bagi mereka yang gak punya Kartu Tani,” tuturnya.
Melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal, tokoh yang dikenal dengan kritiknya yang lantang kepada pemerintahan Jokowi ini menyebutkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi yang semakin ruwet dengan adanya kebijakan Kartu Tani.
”Ini gara2 ada yg doyan dan ter-kagum2 dengan bisnis kartu. Distribusi pupuk petani diganti dgn sistem kartu. Makin ruwet, nambah rantai distribusi,” kicau Rizal Ramli, Jumat (13/11/2020).
(Baca: Dituduh Rizal Ramli Kerap Menjegal, JK Malah Tertawa dan Kasihan)
Pernyataan penulis buku Rente Ekonomi Pengusahaan Hutan Indonesia itu menanggapi kicauan @Sahabat_Bangsa yang menyampaikan derita para petani di Sragen, Jawa Tengah. ”Derita Petani Sragen, Pupuk Bersubsidi Sulit, Sejumlah Mesin Penebusan Rusak, Kartu Tani Malah Tambah Rumit,” kicau @Sahabat_Bangsa.
Dikatakan Rizal Ramli, penggunaan Kartu Tani sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, selain memperpanjang rantai distribusi, juga di sana ada margin dari bisnis kartu. ”Ada margin bisnis kartu, petani yg jadi korban,” ungkapnya.
Diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan perubahan pola distribusi pupuk subsidi dari manual ke Kartu Tani. Pola ini sebenarnya dimaksudkan untuk membuat distribusi pupuk subsidi semakin tepat sasaran. Sayangnya, distribusi Kartu Tani di lapangan belum merata sehingga petani yang belum mengantongi Kartu Tani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.
Sebelumnya, keluhan senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Cucun meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan soal penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani.
"Mentan dalam mengeluarkan kebijakan Kartu Tani belum begitu massif diterima oleh petani sedangkan pupuk subsidi ini sudah tidak ada di agen-agen yang biasa menyalurkan itu. Kami kemarin reses, para petani di Kabupaten Bandung menjerit,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Masa Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).
(Baca: Evita Keluhkan Petani Sulit Memperoleh Pupuk Bersubsidi di Jawa Tengah)
Di daerah pemilihannya seperti di Ciwidey, Pangalengan, dan Kertasari, para petani menjerit ketika harus membeli pupuk seharga Rp250.000 per karung yang biasanya mereka dapatkan dengan harga Rp90.000/karung. “Ini perlu dibuatkan surat dari DPR ke para stakeholder yang menangani Kartu Tani. Kemudian alur subsidi dari Kementerian Keuangan ini bagaimana kesepakatan yang sudah diambil DPR ini. Migrasi subsidi korporasi ke subsidi perorangan ini sudah baik, tetapi prosesnya harus betul-betul siap dulu. Jangan sampai yang menjadi korban petani,” tuturnya.
Dikatakan Cucun, persoalan rakyat di bawah ini harus disampaikan ke publik sehingga DPR benar-benar bisa memerankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat dan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan kepentingan dan hak-hak rakyat. “Jangan sampai mereka harus membeli pupuk yang biasanya Rp90 ribu menjadi Rp250 ribu bagi mereka yang gak punya Kartu Tani,” tuturnya.
(muh)
tulis komentar anda