Kepercayaan Publik dan Profesionalisme Polri Jadi Tantangan Calon Kapolri

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR , Didik Mukrianto mengatakan calon Kapolri ke depan harus memiliki kapabilitas yang mumpuni karena tantangan Korps Bhayangkara ke depan sangat berat. Orang itu, harus memahami tugas dan tanggung jawab kepolisian yang sangat berat dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menyayomi dan melayani masyarakat sekaligus menegakkan hukum.

"Serta tantangan kinerja Polri ke depan yang semakin berat dalam menghadapi berbagai dinamisasi dan globalisasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri di sisi lain, hadirnya sosok Kapolri kedepan menjadi sangat strategis untuk memastikan Institusi Polri mewujudkan segenap harapan rakyat Indonesia," ujar Didik kepada SINDO Media, Jumat (13/11/2020). (Baca juga: Kata Gerindra soal Tiga Nama yang Disebut Calon Kapolri Ini)

Didik melihat tantangan lain yang dihadapi kepolisian saat ini adalah masih kurang maksimalnya trust publik terhadap institusi Polri. Selain Polri harus terus melakukan pengawasan ke dalam yang cukup intens, meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan, serta meningkatkan profesionalisme para anggotanya dalam menjawab tantangan perubahan yang sedemikian cepat, Polri juga harus terus mereformasi diri menjadi lebih baik.

"Mengawal agenda strategi tersebut, membutuhkan komitmen kuat dan tidak terlepas dari kepemimpinan atau Kapolri ke depan. Sedemikian strategis agenda yang harus dikawal oleh Calon Kapolri," jelasnya.



Menurut Ketua Divisi Hukum dan HAM Partai Demokrat ini, idealnya Kapolri ke depan minimal mempunyai kriteria sebagai berikut. Pertama, sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia.

Kedua, mempunyai komitmen yang utuh dalam melakukan reformasi secara berkelanjutan di Institusi Polri, termasuk melakukan penguatan kelembagaan dan kinerja, serta pelayanan kepada masyarakat. "Memastikan posisi Polri sebagai sahabat Masyarakat menjadi mutlak agar trust publik terhadap Polri bisa terbangun dengan baik," kata Didik.

Ketiga, Didik melanjutkan, Kapolri harus mampu memperkuat kerja sama dan sinergi lintas sektoral antar lembaga, utamanya dengan TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam konteks memitigasi dan merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

Keempat, merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum. "Memegang teguh keadilan dan penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis harus menjadi komitmen Kapolri kedepan," tegasnya.

Kelima, sambung dia, Kapolri ke depan harus memiliki akseptabilitas yan kuat dari internal kepolisian. Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik. Terakhir, dalam konteks politik dan demokrasi, Kapolri ke depan harus mampu memposisikan polisi sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Baca juga: Pengamat Intelijen Ungkap Kriteria Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Aziz)

"Kapolri harus memastikan netralitas kelembagaannya dalam kompetisi-kompetisi politik dan menjaga prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis," pungkasnya.