LPSK Dorong Polisi Selidiki TPPO terhadap 155 WNI Awak Kapal China
Senin, 09 November 2020 - 00:45 WIB
LPSK meminta polisi melakukan penyelidikan dugaan perdagangan manusia terhadap pemulangan 155 WNI yang menjadi awak kapal China. Foto/ilustrasi.pixabay
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) mendorong pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap repatriasi atau kepulangan 155 ABK dari China. Pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan apakah para ABK menjadi korban praktik perdagangan manusia atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak.
“Kami menyarankan kepolisian juga menelusuri dokumen-dokumen kerja hingga proses keberangkatan mereka sebagai ABK kapal ikan," kata Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2020).
Menurut Antonius, pemeriksaan tersebut juga penting dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya korelasi dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ABK Long Xing 629 yang saat ini proses hukumnya masih berjalan.
(Baca: Lagi, ABK Indonesia di Kapal China Dilarung ke Laut, Menlu: Masih Diselidiki)
LPSK sendiri, lanjut Antonius, siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada ratusan ABK tersebut bilamana ada indikasi terjadinya praktik perdagangan orang.
"LPSK siap memberikan perlindungan kepada ABK mulai dari rehabilitasi medis, psikologis hingga fasilitasi penghitungan restitusi (ganti rugi oleh pelaku)," terangnya.
Saat ini LPSK masih menangani 16 korban TPPO ABK Long Xing yang proses hukumnya masih berlangsung di tiga pengadilan negeri, yakni Tegal, Brebes dan Pemalang.
Kasus TPPO menjadi salah satu kasus pidana yang perlu mendapatkan perhatian khsusus. Menurut catatan akhir tahun LPSK 2019, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO menempati posisi empat besar setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan pelanggaran HAM berat.
(Baca: LPSK Minta Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan)
“Kami menyarankan kepolisian juga menelusuri dokumen-dokumen kerja hingga proses keberangkatan mereka sebagai ABK kapal ikan," kata Wakil Ketua LPSK Antonius Wibowo dalam keterangan resminya, Senin (9/11/2020).
Menurut Antonius, pemeriksaan tersebut juga penting dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya korelasi dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ABK Long Xing 629 yang saat ini proses hukumnya masih berjalan.
(Baca: Lagi, ABK Indonesia di Kapal China Dilarung ke Laut, Menlu: Masih Diselidiki)
LPSK sendiri, lanjut Antonius, siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada ratusan ABK tersebut bilamana ada indikasi terjadinya praktik perdagangan orang.
"LPSK siap memberikan perlindungan kepada ABK mulai dari rehabilitasi medis, psikologis hingga fasilitasi penghitungan restitusi (ganti rugi oleh pelaku)," terangnya.
Saat ini LPSK masih menangani 16 korban TPPO ABK Long Xing yang proses hukumnya masih berlangsung di tiga pengadilan negeri, yakni Tegal, Brebes dan Pemalang.
Kasus TPPO menjadi salah satu kasus pidana yang perlu mendapatkan perhatian khsusus. Menurut catatan akhir tahun LPSK 2019, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO menempati posisi empat besar setelah kasus kekerasan seksual anak, terorisme dan pelanggaran HAM berat.
(Baca: LPSK Minta Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan)
tulis komentar anda