Kepulangan Habib Rizieq Sudah Dinantikan Pengikutnya
Minggu, 08 November 2020 - 13:10 WIB
Keempat, HRS melakukan gerakan masif dalam rangka syiar agama untuk membangun toleransi di tengah keberagaman di Nusantara dan menjadi bagian terpenting dalam aktivitas pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara mandiri oleh organisasi nirlaba. Kelima, ketika masyarakat Jakarta menderita karena musibah banjir, HRS pula yang membantu pemerintah dalam menyediakan Posko Banjir bagi warga yang terkena musibah sejak 2014.
“Tentu masih banyak kiprah konstruktif HRS lainnya, seperti memotori pertemuan lintas etnis dan agama sejak 2006. Beliau juga inisiator dialog antarumat untuk memperkokoh toleransi beragama, kerjasama antarumat, dan menjaga kebhinekaan di negeri ini,” tutur Ari.
Menurut Ari, ketokohan Habib Rizieq terbentuk karena berlatar seorang pendidik. Sebelum dikenal luas sebagai pemimpin ormas FPI, HRS antara lain adalah kepala Madrasah Aliyah Jamiatul Khair. “Daya kritis beliau merupakan ciri khas seorang yang berkecimpung di lapangan pendidikan,” kata Ari. (Baca juga: Mahfud MD Diminta Ikut Jemput Habib Rizieq, Elite Jangan Mendramatisir Keadaan)
Lanjut dia, HRS adalah tokoh dari kalangan informal yang menjadi penyeimbang bagi negara dalam menegakkan moral di masyarakat dan aktor negara dalam menyelenggarakan tatanan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Kata dia, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan agenda politik di balik kiprah HRS. “Bahkan sejak 2004, ada jutaan warga FPI diberi kebebasan memilih siapapun dalam kontestasi politik, tanpa sekat-sekat keberpihakan,” papar Ari.
Lebih lanjut dia mengatakan, Habib Rizieq menjadi guru moral bagi umat yang mencintainya. Namum ironisnya, di sisi lain oleh sejumlah pihak, HRS dianggap sebagai aktor yang mengganggu bagi keleluasaan pelaku praktik kebathilan di masyarakat dan negara, sehingga secara ekstrim kerap diasosiasikan sebagai musuh negara.
Suara kebenaran untuk menuntut keadilan yang disuarakan Habib Rizieq dengan keras dan lantang dianggap sebagai perbedaan pendapat yang destruktif bagi sekelompok orang yang merasa merepresentasikan negara.
“Demo dan kritik yang disampaikannya, yang sejatinya sah dalam negara demokrasi, justru dikualifikasikan sebagai merongrong kekuasaan dan kewibawaan politik. Sikap ini disayangkan karena akan memundurkan kualitas demokrasi di negeri ini,” tuturnya.
“Tentu masih banyak kiprah konstruktif HRS lainnya, seperti memotori pertemuan lintas etnis dan agama sejak 2006. Beliau juga inisiator dialog antarumat untuk memperkokoh toleransi beragama, kerjasama antarumat, dan menjaga kebhinekaan di negeri ini,” tutur Ari.
Menurut Ari, ketokohan Habib Rizieq terbentuk karena berlatar seorang pendidik. Sebelum dikenal luas sebagai pemimpin ormas FPI, HRS antara lain adalah kepala Madrasah Aliyah Jamiatul Khair. “Daya kritis beliau merupakan ciri khas seorang yang berkecimpung di lapangan pendidikan,” kata Ari. (Baca juga: Mahfud MD Diminta Ikut Jemput Habib Rizieq, Elite Jangan Mendramatisir Keadaan)
Lanjut dia, HRS adalah tokoh dari kalangan informal yang menjadi penyeimbang bagi negara dalam menegakkan moral di masyarakat dan aktor negara dalam menyelenggarakan tatanan berbangsa dan bernegara dengan baik dan benar. Kata dia, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan agenda politik di balik kiprah HRS. “Bahkan sejak 2004, ada jutaan warga FPI diberi kebebasan memilih siapapun dalam kontestasi politik, tanpa sekat-sekat keberpihakan,” papar Ari.
Lebih lanjut dia mengatakan, Habib Rizieq menjadi guru moral bagi umat yang mencintainya. Namum ironisnya, di sisi lain oleh sejumlah pihak, HRS dianggap sebagai aktor yang mengganggu bagi keleluasaan pelaku praktik kebathilan di masyarakat dan negara, sehingga secara ekstrim kerap diasosiasikan sebagai musuh negara.
Suara kebenaran untuk menuntut keadilan yang disuarakan Habib Rizieq dengan keras dan lantang dianggap sebagai perbedaan pendapat yang destruktif bagi sekelompok orang yang merasa merepresentasikan negara.
“Demo dan kritik yang disampaikannya, yang sejatinya sah dalam negara demokrasi, justru dikualifikasikan sebagai merongrong kekuasaan dan kewibawaan politik. Sikap ini disayangkan karena akan memundurkan kualitas demokrasi di negeri ini,” tuturnya.
Lihat Juga :