PTUN Putuskan Jaksa Agung Melawan Hukum soal Tragedi Semanggi

Dalam poin kedua putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut bahwa peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan merupakan pelanggaran HAM berat adalah melawan hukum. "Adalah perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan," tulis amar putusan itu.

Majelis hakim juga mewajibkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk membuat pernyataan terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat Semanggi I dan Semanggi II sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI berikutnya, sepanjang belum ada putusa n/keputusan yang menyatakan sebaliknya.(Baca juga: Komnas HAM Siap Dikonfrontasi dengan Jaksa Agung Soal Kasus Semangi I-II )

"(terakhir) Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000," kata amar putusan itu.

Adapun keluarga korban yang melakukan gugatan itu sendiri dilakukan Sumarsih dan keluarga korban lainnya.