Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan
Senin, 26 Oktober 2020 - 09:00 WIB
JAKARTA - Ketahanan pangan kini jadi fokus semua negara di dunia. Pasalnya,hingga tahun 2021 dunia masih akan menghadapi pandemi Covid 19. Meski vaksin corona sudah ditemukan dan bisa dimanfaatkan, bukan berarti ancaman virus yang mematikan ini akan sirna seketika. Ancaman pandemi belum berakhir dan masih sulit untuk memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masyarakatnya. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Tidak hanya pandemi yang menyebabkan potensi ketahanan pangan di dalam negeri tergangu. Fenomena alam La Nina, juga harus jadi perhatian bersama. Dalam menghadapi gejala alam La Nina, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyiapkan strategi ketahanan pangan. Pentingnya kesiapan pangan dilakukan agar masyarakat aman pada saat terjadinya bencana alam.
Kehadiran La Nina ditandai dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Bencana alam ini berpotensi merusak areal pertanian, sehingga mengancam gagal panen. Tidak hanya itu bencana alam yang disebabkan oleh La Nina juga bisa memutus jalur distribusi pangan ke berbagai daerah.
Keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan diperlihatkan dalam penyusunan APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu bisa dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Jika APBN 2021 akan lebih difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan, maka APBD 2021 pun sepertinya juga akan mengikuti psotur yang ada di APBN.
Baca juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan
Semua kepala daerah juga diminta untuk lebih memperhatikan kondisi ketahanan pangan di provinsi maupun di kabupaten masing-masing. Terlebih lagi bagi daerah (provinsi) yang tergolong rawan ketahanan pangan.
Salah satu provinsi engan kondisi ketahanan pangan yang rawan adalah Riau. Khsusnya di masa di masa pandemi, karena hampir semua bahan pangan dipasok dari daerah tetangga. Sebagai gambaran, produksi beras Riau pada 2019 baru bisa mencukupi sekitar 23,6% dari kebutuhan atau sebanyak 147.090 Ton dari total konsumsi sebanyak 623.274 ton. Diprediksi pada 2024 kebutuhan beras akan mencapai 662.475 ton untuk konsumsi penduduk Riau yang mencapai 7,4 juta orang.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masyarakatnya. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Tidak hanya pandemi yang menyebabkan potensi ketahanan pangan di dalam negeri tergangu. Fenomena alam La Nina, juga harus jadi perhatian bersama. Dalam menghadapi gejala alam La Nina, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyiapkan strategi ketahanan pangan. Pentingnya kesiapan pangan dilakukan agar masyarakat aman pada saat terjadinya bencana alam.
Kehadiran La Nina ditandai dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Bencana alam ini berpotensi merusak areal pertanian, sehingga mengancam gagal panen. Tidak hanya itu bencana alam yang disebabkan oleh La Nina juga bisa memutus jalur distribusi pangan ke berbagai daerah.
Keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan diperlihatkan dalam penyusunan APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu bisa dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Jika APBN 2021 akan lebih difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan, maka APBD 2021 pun sepertinya juga akan mengikuti psotur yang ada di APBN.
Baca juga: Salah Satu Fokus APBN 2021, Mewujudkan Ketahanan Pangan
Semua kepala daerah juga diminta untuk lebih memperhatikan kondisi ketahanan pangan di provinsi maupun di kabupaten masing-masing. Terlebih lagi bagi daerah (provinsi) yang tergolong rawan ketahanan pangan.
Salah satu provinsi engan kondisi ketahanan pangan yang rawan adalah Riau. Khsusnya di masa di masa pandemi, karena hampir semua bahan pangan dipasok dari daerah tetangga. Sebagai gambaran, produksi beras Riau pada 2019 baru bisa mencukupi sekitar 23,6% dari kebutuhan atau sebanyak 147.090 Ton dari total konsumsi sebanyak 623.274 ton. Diprediksi pada 2024 kebutuhan beras akan mencapai 662.475 ton untuk konsumsi penduduk Riau yang mencapai 7,4 juta orang.
Lihat Juga :
tulis komentar anda