Soal Vaksinasi Berbayar, Satgas Akui Belum Bisa Subsidi Semua Orang
Kamis, 22 Oktober 2020 - 21:07 WIB
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito. Foto/BNPB
JAKARTA - Program vaksinasi virus Corona (Covid-19) ternyata tidak semuanya gratis. Dipastikan ada yang harus membayar secara mandiri.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, sebagai penyakit menular baru, dibutuhkan riset pengadaan vaksin yang tidak sebentar dan memerlukan banyak sumber daya.
“Jadi Covid-19 adalah suatu bentuk penyakit menular baru sehingga riset untuk mengenali karakteristik penyakit ini masih terus dilakukan dan berjalan. Masyarakat perlu memahami bahwa riset pengadaan vaksin yang dilakukan juga membutuhkan proses yang panjang dan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (22/10/2020). (Baca juga: TKI Meninggal di Malaysia, Keluarga Diminta Siapkan Uang)
Atas kondisi itu, lanjut dia, pemerintah belum mampu untuk menggratiskan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat. “Oleh karena itu, sejauh ini penetapan subsidi vaksin untuk seluruh masyarakat masih belum bisa dilakukan,” ujarnya.
Dia mengatakan, subsidi vaksinasi akan mempertimbangkan kelompok prioritas. Dalam hal ini adalah masyarakat yang paling berisiko tertular maupun yang memiliki peran strategis di masyarakat akan dilakukan lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.
“Sampai saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan ini adalah gratis. Pemerintah terus berusaha mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity,” katanya. (Baca juga: MUI Usul Presiden Satu Periode Saja, Mardani Ali Sera: Ide Menarik )
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito menjelaskan, sebagai penyakit menular baru, dibutuhkan riset pengadaan vaksin yang tidak sebentar dan memerlukan banyak sumber daya.
“Jadi Covid-19 adalah suatu bentuk penyakit menular baru sehingga riset untuk mengenali karakteristik penyakit ini masih terus dilakukan dan berjalan. Masyarakat perlu memahami bahwa riset pengadaan vaksin yang dilakukan juga membutuhkan proses yang panjang dan penggunaan sumber daya yang tidak sedikit,” kata Wiku saat konferensi pers, Kamis (22/10/2020). (Baca juga: TKI Meninggal di Malaysia, Keluarga Diminta Siapkan Uang)
Atas kondisi itu, lanjut dia, pemerintah belum mampu untuk menggratiskan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat. “Oleh karena itu, sejauh ini penetapan subsidi vaksin untuk seluruh masyarakat masih belum bisa dilakukan,” ujarnya.
Dia mengatakan, subsidi vaksinasi akan mempertimbangkan kelompok prioritas. Dalam hal ini adalah masyarakat yang paling berisiko tertular maupun yang memiliki peran strategis di masyarakat akan dilakukan lebih awal untuk menanggulangi status kedaruratan kesehatan masyarakat.
“Sampai saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi masyarakat yang akan didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi wajib dan ini adalah gratis. Pemerintah terus berusaha mencapai pemerataan vaksin setinggi-tingginya sehingga dapat mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity,” katanya. (Baca juga: MUI Usul Presiden Satu Periode Saja, Mardani Ali Sera: Ide Menarik )
(dam)
tulis komentar anda