Jokowi-Ma'ruf Harus Bisa Optimalkan Semua Janji Kampanyenya
Selasa, 20 Oktober 2020 - 14:37 WIB
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya, Igor Dirgantara mengatakan bahwa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Diketahui, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada hari ini genap setahun memimpin.
"Problem keselarasan yaitu Pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Termasuk saat ini bagaimana menyelaraskan prioritas ekonomi atau penanganan kesehatan masyarakat terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga:Setahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Ekonomi, Hukum, dan Politik Ambyar)
"Kenapa perlu Omnibus Law dan kenapa pemerintah tidak fokus untuk menyelesaikan problem penyebaran dan pencegahan virus Corona terlebih dulu sebagai prioritas. Asumsi seperti ini mutlak harus dibantu dengan argumentasi dan pelaksanaannya kinerja oleh para menteri Jokowi," sambung Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Karena, kata Igor, dampak pandemi COVID-19 jelas-jelas membuat kehidupan masyarakat jauh lebih buruk dari sebelumnya. Intinya, lanjut Igor, tantangan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana bisa semaksimal mungkin melakukan harmonisasi antara pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda resesi akibat dampak Pandemi COVID-19.
"Problem keselarasan yaitu Pemerintah Jokowi-Ma'ruf harus bisa mengoptimalkan semua janji kampanyenya di Pilpres 2019 dengan pelaksanaan dan dalam kenyataannya. Termasuk saat ini bagaimana menyelaraskan prioritas ekonomi atau penanganan kesehatan masyarakat terlebih dahulu di masa pandemi COVID-19," ujar Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga:Setahun Jokowi-Ma’ruf, PKS: Ekonomi, Hukum, dan Politik Ambyar)
"Kenapa perlu Omnibus Law dan kenapa pemerintah tidak fokus untuk menyelesaikan problem penyebaran dan pencegahan virus Corona terlebih dulu sebagai prioritas. Asumsi seperti ini mutlak harus dibantu dengan argumentasi dan pelaksanaannya kinerja oleh para menteri Jokowi," sambung Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Karena, kata Igor, dampak pandemi COVID-19 jelas-jelas membuat kehidupan masyarakat jauh lebih buruk dari sebelumnya. Intinya, lanjut Igor, tantangan setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah bagaimana bisa semaksimal mungkin melakukan harmonisasi antara pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilanda resesi akibat dampak Pandemi COVID-19.
Lihat Juga :