Pengamat: Gatot Nurmantyo dan KAMI Kurang Gereget
Selasa, 20 Oktober 2020 - 14:07 WIB
Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo saat menghadiri deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta, beberapa waktu lalu. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
JAKARTA - Pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantyo yang memuji Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) dipertanyakan.
Pasalnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut dipublikasikan setelah rekan-rekannya seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditahan Bareskrim Polri.
Diketahui, Syahganda, Jumhur dan Anton ditangkap Kepolisian pada Selasa 13 Oktober 2020 di tempat berbeda. Kemudian, pernyataan Gatot Nurmantyo yang memuji UU Cipta Kerja itu diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis 15 Oktober 2020.
"Pasca penangkapan petinggi KAMI oleh polisi seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana, tiba-tiba Gatot Nurmantyo (GN) memuji dan memberikan pernyataan tentang tujuan mulia dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa GN dan KAMI jadi kurang greget? Atau memang pengaruhnya kurang signifikan di mata aktivis mahasiswa dan buruh," ujar Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini mengatakan, justru yang terlihat aktif menjembatani pemerintah dengan aktivis demonstran adalah Partai Gerindra.
Dia mengatakan, Gerindra yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan aktif membantu para aktivis. "Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Habiburokhman anggota Komisi III DPR yang bersedia menjadi jaminan pembebasan jurnalis dan aktivis mahasiswa yang ditangkap aparat kepolisian pasca demo omnibus law," ungkapnya.( )
Dia melanjutkan, Habiburokhman juga sempat mendatangi Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2020 malam untuk menemui 11 kader Pelajar Islam Indonesia (PII) yang sempat diamankan polisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sebagai bagian dari usaha pembebasan.
Igor juga mengungkapkan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengimbau agar aparat kepolisian tetap bersikap humanis dengan terus mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. "Khususnya selama digelarnya aksi unjuk rasa," ungkapnya.
Di juga mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat saat sejumlah aktivis ditangkap pasca demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Begitu juga dengan Gatot Nurmantyo dan KAMI yang digadang menjadi simbol perlawanan kritis terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Di awal lantang memberi applause kepada para demonstran, tetapi belakangan tidak muncul pernyataaan atau pembelaan kepada para aktivis dan mahasiswa yang sudah turun ke jalan, bahkan berbalik badan," tuturnya.( )
Pasalnya, pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut dipublikasikan setelah rekan-rekannya seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana ditahan Bareskrim Polri.
Diketahui, Syahganda, Jumhur dan Anton ditangkap Kepolisian pada Selasa 13 Oktober 2020 di tempat berbeda. Kemudian, pernyataan Gatot Nurmantyo yang memuji UU Cipta Kerja itu diunggah di kanal YouTube Refly Harun pada Kamis 15 Oktober 2020.
"Pasca penangkapan petinggi KAMI oleh polisi seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana, tiba-tiba Gatot Nurmantyo (GN) memuji dan memberikan pernyataan tentang tujuan mulia dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kenapa GN dan KAMI jadi kurang greget? Atau memang pengaruhnya kurang signifikan di mata aktivis mahasiswa dan buruh," ujar Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (20/10/2020).
Pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini mengatakan, justru yang terlihat aktif menjembatani pemerintah dengan aktivis demonstran adalah Partai Gerindra.
Dia mengatakan, Gerindra yang saat ini berada di dalam koalisi pemerintahan aktif membantu para aktivis. "Contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Habiburokhman anggota Komisi III DPR yang bersedia menjadi jaminan pembebasan jurnalis dan aktivis mahasiswa yang ditangkap aparat kepolisian pasca demo omnibus law," ungkapnya.( )
Dia melanjutkan, Habiburokhman juga sempat mendatangi Polda Metro Jaya pada 14 Oktober 2020 malam untuk menemui 11 kader Pelajar Islam Indonesia (PII) yang sempat diamankan polisi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat sebagai bagian dari usaha pembebasan.
Igor juga mengungkapkan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengimbau agar aparat kepolisian tetap bersikap humanis dengan terus mengutamakan pendekatan persuasif kepada masyarakat. "Khususnya selama digelarnya aksi unjuk rasa," ungkapnya.
Di juga mempertanyakan sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat saat sejumlah aktivis ditangkap pasca demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Begitu juga dengan Gatot Nurmantyo dan KAMI yang digadang menjadi simbol perlawanan kritis terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Di awal lantang memberi applause kepada para demonstran, tetapi belakangan tidak muncul pernyataaan atau pembelaan kepada para aktivis dan mahasiswa yang sudah turun ke jalan, bahkan berbalik badan," tuturnya.( )
(dam)
tulis komentar anda