Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Rombak Anggaran hingga Berburu Vaksin
Selasa, 20 Oktober 2020 - 13:07 WIB
Joko Widodo dan Maruf Amin saat masa pencalonan presiden dan wakil presiden pada 2019 lalu. Foto/dok SINDOnews
JAKARTA - Tahun pertama periode kedua Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya saat periode pertama lalu.
Adanya pandemi Covid-19 membuat Presiden Jokowi harus melakukan perombakan anggaran secara besar-besaran.
Berdasarkan laporan satu tahunan yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP), APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi direvisi karena dinilai tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi.
Perombakan ini pun tertuang dalam Perppu Nomor 1/2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2/2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.( )
Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021. Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021.
Tidak hanya perombakan besar-besaran, hal lain yang tak pernah terbayangkan adalah perburuan vaksin. Di bulan Agustus pemerintah mulai melakukan diplomasi vaksin covid-19. Pemerintah pun menggandeng perusahaan asing untuk pengadaan vaksin covid-19.
Di antaranya dengan Sinovac disepakati 143 juta dosis, Sinopharm 65 juta dosis, CanSino 15 hingga 20 juta dosisi, dan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis.
Pemerintah menyebut Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin buatan Indonesia bernama vaksin Merah-Putih. Vaksin ini menggunakan strain covid Indonesia. Vaksin ini ditargetkan selesai pertengahan tahun depan.
Adanya pandemi Covid-19 membuat Presiden Jokowi harus melakukan perombakan anggaran secara besar-besaran.
Berdasarkan laporan satu tahunan yang diterbitkan Kantor Staf Presiden (KSP), APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi direvisi karena dinilai tidak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi.
Perombakan ini pun tertuang dalam Perppu Nomor 1/2020 yang kemudian menjadi UU Nomor 2/2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19.( )
Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai Rp169,7 triliun mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021. Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021.
Tidak hanya perombakan besar-besaran, hal lain yang tak pernah terbayangkan adalah perburuan vaksin. Di bulan Agustus pemerintah mulai melakukan diplomasi vaksin covid-19. Pemerintah pun menggandeng perusahaan asing untuk pengadaan vaksin covid-19.
Di antaranya dengan Sinovac disepakati 143 juta dosis, Sinopharm 65 juta dosis, CanSino 15 hingga 20 juta dosisi, dan AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis.
Pemerintah menyebut Indonesia juga tengah mengembangkan vaksin buatan Indonesia bernama vaksin Merah-Putih. Vaksin ini menggunakan strain covid Indonesia. Vaksin ini ditargetkan selesai pertengahan tahun depan.
(dam)
tulis komentar anda