Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif
Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:14 WIB
Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Sebab, banyak juga pengkritik yang memandang kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama soal omnibus law UU Cipta Kerja, bisamembawa Indonesia lebih terpuruk lagi. "Kalau itu kritik konstruktif, memberikan masukan, tidak jadi masalah. Tapi kemudian yang muncul di tengah masyarakat, itu adanya unjuk rasa, jadi tahun pertama ini diwarnai beberapa unjuk rasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Unjuk rasa yang kerap kali diwarnai kericuhan, anarkisme, ini yang perlu ditangani oleh pemerintah," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Sebab, banyak juga pengkritik yang memandang kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama soal omnibus law UU Cipta Kerja, bisamembawa Indonesia lebih terpuruk lagi. "Kalau itu kritik konstruktif, memberikan masukan, tidak jadi masalah. Tapi kemudian yang muncul di tengah masyarakat, itu adanya unjuk rasa, jadi tahun pertama ini diwarnai beberapa unjuk rasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Unjuk rasa yang kerap kali diwarnai kericuhan, anarkisme, ini yang perlu ditangani oleh pemerintah," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Lihat Juga :