PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir
Selasa, 20 Oktober 2020 - 09:40 WIB
Presiden Jokowi dan Wapres KH Maruf Amin di sidang MPR Ri. Foto/Koran SINDO/Yulianto
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada hari ini genap setahun memimpin. Terkait hal tersebut, Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati menilai satu tahun Jokowi-Ma'ruf berkinerja kurang memuaskan.
"Secara umum, kami menilai bahwa kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Menurut anggota komisi XI DPR RI ini, ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya itu menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini. "Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye," kata Anis. ( )
Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. "Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah," tuturnya.
Dia mengatakan, Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi di antaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62%; meningkat dari 55,76% pada 2018. "Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli," katanya.
Peranan belanja pemerintah yang hanya 8,75% dinilai PKS sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58% dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun. ( )
"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%," ujar doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini.
Anis pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja dirumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi COVID-19.
Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
"Secara umum, kami menilai bahwa kinerja pemerintah dalam bidang ekonomi masih kurang memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1," ujar Anis dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Menurut anggota komisi XI DPR RI ini, ketidakberhasilan pemerintah mencapai target-target ekonominya itu menjadi catatan tidak baik terhadap kinerja pemerintah selama satu tahun ini. "Ketidakberhasilan yang demikian menjadi indikator tidak tercapainya janji-janji politik pemerintah selama masa kampanye," kata Anis. ( )
Pada bagian lain, kegagalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan. "Bahkan, Indonesia semakin dekat dengan jebakan negara berpendapatan menengah," tuturnya.
Dia mengatakan, Fraksi PKS mencatat ketidakberhasilan mencapai target pertumbuhan ekonomi di antaranya karena struktur ekonomi nasional terus bergantung pada sektor konsumsi. Porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB pada 2019 mencapai 56,62%; meningkat dari 55,76% pada 2018. "Hal ini menunjukkan ekonomi nasional semakin rapuh karena bergantung pada daya beli," katanya.
Peranan belanja pemerintah yang hanya 8,75% dinilai PKS sangat rendah untuk mendukung ekspansi pemerintah. Sementara itu, menurut angka realisasi LKPP tahun 2019, realisasi belanja negara mencapai Rp2.309 triliun. Angka tersebut mencapai 14,58% dari PDB tahun 2019 sebesar Rp15.833 triliun. ( )
"Dengan memerhatikan angka tersebut, terlihat bahwa kualitas belanja pemerintah cukup buruk. Gap antara potensi ideal dengan realisasi sekitar 6%," ujar doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini.
Anis pun memberikan sejumlah saran untuk peningkatan kinerja pemerintah ke depan di bidang ekonomi. Pertama, Anis menekankan, pemerintah harus meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang. Angka ini semakin bertambah dengan adanya kasus-kasus PHK dan pekerja dirumahkan, atau matinya sektor usaha kecil akibat pandemi COVID-19.
Kedua, menurut Anis, pemerintah harus berusaha menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperkuat Jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda