Wacana Erick Thohir Bubarkan 14 BUMN Dinilai Tepat
Kamis, 08 Oktober 2020 - 21:29 WIB
Rencana Menteri BUMN Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan pelat merah didukung Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membubarkan 14 perusahaan pelat merah didukung Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.
Sebab, diakui Piter, banyak BUMN yang sudah seharusnya dibubarkan. (Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
"Banyak BUMN yang seharusnya sudah harus dibubarin, prosesnya selama ini terlalu lama. Dulu kan sempat dibahas seperti Kertas Leces misalnya," kata Piter kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Dia mengatakan, negara akan lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang mudaratnya jika benar-benar membubarkan belasan BUMN tersebut. Sebab, keputusan itu diyakini dapat mengurangi beban pemerintah.
"Beban negara itu misalnya Merpati, kan sekarang masih ada pengurusnya. Masih harus bayar gaji, kantor masih ada. Pengeluaran ada tapi masukan tidak ada, jadinya kan beban," kata Ekonom dari Universitas Perbanas itu.
Tak hanya soal finansial, pembubaran belasan BUMN itu bakal membuat jumlah perusahaan pelat merah berkurang. Sehingga, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengawasi kinerja BUMN.
"Kalau perusahaan itu masih ada, maka jadi beban pikiran. Contoh ada sampah di ruangan, selama di rumah akan menjadi beban pikiran. Jadi keuntungannya menghilangkan masalahnya, urusan Kementerian BUMN bisa jadi fokus, tidak dibebani hal-hal yang tidak perlu," kata Piter.
Selain itu, dia menganggap aset negara akan berkurang dengan hilangnya 14 BUMN tersebut. Akan tetapi, itu lebih baik ketimbang mempertahankan perusahaan yang tak beroperasi dan memberikan beribu beban ke negara.
Sebab, diakui Piter, banyak BUMN yang sudah seharusnya dibubarkan. (Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
"Banyak BUMN yang seharusnya sudah harus dibubarin, prosesnya selama ini terlalu lama. Dulu kan sempat dibahas seperti Kertas Leces misalnya," kata Piter kepada wartawan, Kamis (8/10/2020).
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Dia mengatakan, negara akan lebih banyak mendapatkan manfaat ketimbang mudaratnya jika benar-benar membubarkan belasan BUMN tersebut. Sebab, keputusan itu diyakini dapat mengurangi beban pemerintah.
"Beban negara itu misalnya Merpati, kan sekarang masih ada pengurusnya. Masih harus bayar gaji, kantor masih ada. Pengeluaran ada tapi masukan tidak ada, jadinya kan beban," kata Ekonom dari Universitas Perbanas itu.
Tak hanya soal finansial, pembubaran belasan BUMN itu bakal membuat jumlah perusahaan pelat merah berkurang. Sehingga, pemerintah bisa lebih fokus dalam mengawasi kinerja BUMN.
"Kalau perusahaan itu masih ada, maka jadi beban pikiran. Contoh ada sampah di ruangan, selama di rumah akan menjadi beban pikiran. Jadi keuntungannya menghilangkan masalahnya, urusan Kementerian BUMN bisa jadi fokus, tidak dibebani hal-hal yang tidak perlu," kata Piter.
Selain itu, dia menganggap aset negara akan berkurang dengan hilangnya 14 BUMN tersebut. Akan tetapi, itu lebih baik ketimbang mempertahankan perusahaan yang tak beroperasi dan memberikan beribu beban ke negara.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda