Implementasi Pancasila dalam Kedaulatan Pangan

Menurut Hariyono, dampak anggapan yang sudah diyakini secara turun-temurun itu berpotensi menimbulkan kesenjangan di wilayah yang lahan tanahnya tidak bisa ditumbuhi padi. Sebagai negara yang berasaskan Pancasila, mewujudkan keadilan sosial dalam hal pangan menuntut kreativitas para camat dan masyarakat.

Jika sebuah wilayah harus terus-menerus mendatangkan pangan beras dari wilayah lain, maka efek buruknya adalah terancamnya stok pangan manakala akses distribusi beras ke sebuah wilayah terganggu.

"Karena mereka sudah larut makanan pokoknya beras, sementara di pulau tertentu nggak ada sawah. Padahal, pada musim-musim tertentu, ketika musim angin itu tinggi, itu pelayaran nggak bisa (berjalan). Nah, kalau lebih dari satu bulan nggak ada pelayaran, kira-kira potensi kekurangan makan nggak?," ujar Hariyono.

Hariyono lantas mendorong para camat dan masyarakat di wilayah perbatasan agar tak sepenuhnya berpaku pada nasi. Sebab, setiap daerah, terutama yang dengan lahan yang tak bisa ditumbuhi padi, memiliki panganan yang bisa dijadikan makanan pokok.

"Di sinilah fungsinya camat bagaimana mengembangkan potensi makan yang sesuai dengan wilayah itu. Apakah itu menanam daun kelor, umbi-umbian, atau sagu. Atau seperti yang saya jelaskan, pantai tidak ditembok, tapi (dibentengi) dengan hutan bakau. Dengan hutan bakau, maka kepiting dan sebagainya itu bisa jadi makanan sehari-hari," jelasnya.