Fahri Hamzah: Anggota DPR Bukan Wakil Rakyat tapi Wakil Parpol
Rabu, 07 Oktober 2020 - 17:37 WIB
Foto/ist
JAKARTA - Heboh iklan penjualan gedung DPR RI dengan harga sangat murah di toko online atau layanan e-commerce direspons Fahri Hamzah sebagai momentum untuk membuat perubahan besar.
"Memang ini waktunya untuk DPR dan politisi secara umum untuk memulai pemikiran yang sifatnya itu sistemik, please jangan lagi kita berpikir sepotong membuat gambar kecil dari persoalan tapi cobalah lihat gambar besarnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
Menurut dia, iklan tersebut merupakan sinisme masyarakat atas ketidakpuasan terhadap golongan yang disebut sebagai wakil mereka. Apalagi, dalam praktiknya masyarakat tak punya kuasa atas wakil tersebut. Sebaliknya, anggota DPR dikendalikan oleh ketua umum partai politik masing-masing. Akhirnya, lanjut dia, ketua umum partai politik (parpol) itu terlibat di dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar.
"Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena setelah dipilih anggota DPR itu tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya," tambah mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.
(Baca: Fahri Hamzah: MK Bisa Batalkan Total Isi UU Cipta Kerja)
"Memang ini waktunya untuk DPR dan politisi secara umum untuk memulai pemikiran yang sifatnya itu sistemik, please jangan lagi kita berpikir sepotong membuat gambar kecil dari persoalan tapi cobalah lihat gambar besarnya," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
Menurut dia, iklan tersebut merupakan sinisme masyarakat atas ketidakpuasan terhadap golongan yang disebut sebagai wakil mereka. Apalagi, dalam praktiknya masyarakat tak punya kuasa atas wakil tersebut. Sebaliknya, anggota DPR dikendalikan oleh ketua umum partai politik masing-masing. Akhirnya, lanjut dia, ketua umum partai politik (parpol) itu terlibat di dalam satu mekanisme oligarki untuk mengatur kekuasaan legislatif dari belakang layar.
"Sinisme rakyat kepada DPR itu tidak bisa dihindari karena setelah dipilih anggota DPR itu tidak bisa dikendalikan oleh rakyat dan konstituennya," tambah mantan wakil ketua DPR RI periode 2014-2019 ini.
(Baca: Fahri Hamzah: MK Bisa Batalkan Total Isi UU Cipta Kerja)
Lihat Juga :