PKS Ajak Masyarakat Awasi Penggunaan Dana Perlindungan Sosial Rp110 T
Rabu, 06 Mei 2020 - 09:54 WIB
Hal tersebut, kata Mardani, sudah sesuai dengan Perpres No 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020. ”Program ini baik, namun yg terpenting perlu diiringi dgn evaluasi data penerima manfaat. Byk laporan ditingkat bawah yg ternyata masih banyak penerima dari keluarga mampu. Hal lain, guru ngaji maupun honorer jg blm memiliki jaring prioritas pengamanan sosial padahal mereka jg terkena imbas dari pandemi ini,” cuit Mardani.
Ketiga, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mekanisme pencairannya masih sulit dan viralnya protes Bupati Boltim, Sulawesi Utara, kata Mardani, merupakan potret di lapangan. Untuk itu, kordinasi sampai tingkat RT dan RW sangat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Mardani berharap program ini tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata namun juga masyarakat rentan miskin kelas menengah hingga pekerja informal. ”CORE sudah merilis ada 37 juta orang diprediksi jatuh miskin akibat Covid-19. Terakhir, dari semua skema program perlindungan sosial,perlu ada grand design khusus pemetaan program agar tidak tumpang tindih, seperti penyaluran bansos pusat/desa bertabrakan dgn program di daerah. Lakukan jg sinkronisasi kebijakan anggaran pusat & daerah.”
Karena data yang buruk memiliki potensi informasi yang tidak simetris. Hal tersebut berimbas pada pengambilan kebijakan yang tidak optimal atau bahkan keliru.
Ketiga, terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mekanisme pencairannya masih sulit dan viralnya protes Bupati Boltim, Sulawesi Utara, kata Mardani, merupakan potret di lapangan. Untuk itu, kordinasi sampai tingkat RT dan RW sangat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Mardani berharap program ini tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata namun juga masyarakat rentan miskin kelas menengah hingga pekerja informal. ”CORE sudah merilis ada 37 juta orang diprediksi jatuh miskin akibat Covid-19. Terakhir, dari semua skema program perlindungan sosial,perlu ada grand design khusus pemetaan program agar tidak tumpang tindih, seperti penyaluran bansos pusat/desa bertabrakan dgn program di daerah. Lakukan jg sinkronisasi kebijakan anggaran pusat & daerah.”
Karena data yang buruk memiliki potensi informasi yang tidak simetris. Hal tersebut berimbas pada pengambilan kebijakan yang tidak optimal atau bahkan keliru.
(cip)
Lihat Juga :