Antisipasi Covid-19, Pemerintah Bantu Repatriasi 29 PMI dari Suriname

JAKARTA - Situasi pandemi Covid-19 terus meningkat setiap harinya di Suriname dan Guyana. Mengantisipasi sebaran wabah itu, Kementerian Luar Negeri ( Kemlu ) melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia ( KBRI ) Paramaribo membantu repatriasi warga negara Indonesia (WNI) atau kepulangan ke Tanah Air.

Sebanyak 29 orang yang merupakan pekerja migran Indonesia (PMI) berhasil dipulangkan dalam dua gelombang. Sebanyak 13 WNI pada 19 September 2020 dan 16 WNI menyusul pada 26 September 2020.

“Total 29 WNI yang dipulangkan merupakan PMI yang bekerja sebagai ABK (anak buah kapal) di sektor perikanan dan pekerja di sektor kehutanan. Repatriasi tersebut bersifat mandiri karena para PMI yang telah menyelesaikan kontrak kerjanya di Suriname,” jelas Kemlu melalui keterangan resminya yang dikutip SINDOnews, Senin (5/10/2020).



(Baca: Tertahan Pandemi, Pemerintah Kembali Repatriasi 151 WNI dari India)

Dalam proses pemulangan, seluruh WNI didampingi mulai dari proses check-in dan pemeriksaan imigrasi di Bandar Udara Internasional Johan Adolf Pengel Paramaribo. Selain itu, KBRI Paramaribo juga memberikan bantuan berupa hand sanitizer, masker, dan sarung tangan serta membekali surat keterangan perjalanan dan e-Health Alert Card (e-HAC).

Saat ini Suriname mengalami keterbatasan alat tes Covid-19 di beberapa rumah sakit. Kondisi tersebut menyebabkan orang-orang yang ingin meninggalkan wilayah Suriname tidak bisa melakukan tes dan membawa surat keterangan negatif Covid-19.

(Baca: Kemlu Benarkan Adanya WNI yang Tewas Terdampar di Pantai Malaysia)

“Ini tentunya berdampak bagi WNI yang akan direpatriasi dari Suriname. Sebagai antisipasi, para WNI yang direpatriasi dianjurkan untuk memiliki e-HAC yang juga disyaratkan oleh pihak maskapai,” imbuh Kemlu.

Hingga kini, KBRI Paramaribo mencatat terdapat 92 WNI telah berhasil kembali ke Tanah Air melalui repatriasi mandiri yang sudah memasuki gelombang ke-13. Pihak kedutaan juga terus melakukan pemantauan serta membuka komunikasi melalui hotline maupun WhatsApp dalam memberikan perlindungan bagi para WNI yang berada di wilayah akreditasi.