Darurat Corona, DPR Sebut Kemenkes Hambat Penggunaan Alkes Produksi Lokal

JAKARTA - Komisi VII DPR mengkritik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) karena dianggap menghambat penggunaan alat kesehatan (alkes) seperti ventilator produksi lokal. Pasalnya, banyak ventilator tersedia tapi tidak digunakan lantaran persoalan administratif.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Gabungan (Ragab) Komisi VI DPR RI, Komisi VlI DPR RI dan Komisi IX DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN RI, Menteri Perindustrian RI, Menteri BUMN RI, dan Menteri Kesehatan RI serta RDP Gabungan dengan Kepala LIPI, Kepala BPPT, Kepala LAPAN, Kepala BPOM, dan Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman.

"Saya to the point aja kenapa rapat gabungan ini muncul, berangkat dari kegelisahan kami di Komisi VII, juga dalam rangka merespons padangan Kemenristek, tadi menyambung Pak Gus Irawan," kata Anggota Komisi VII DPR Maman Abdurrahman dalam Ragab Virtual, Selasa (5/5/2020).

"Jadi begini, saya ini heran dengan Republik kita, terutama dengan Kementerian Kesehatan. Penjelasan tadi yang disampaikan Pak Menristek, Kemenristek siap memproduksi semua alat-alat ataupun itu untuk kebutuhan Covid-19 (virus Corona), dari masker, PCR, ventilator dan sebagainya," tambahnya.

(Baca juga: Update Corona, Positif 12.071 Orang, 2.197 Sembuh dan 872 Meninggal Dunia)



Maman menuturkan, ada satu hal yang perlu digarisbawahi, kenapa Kemenkes menjadi terlihat terkesan enggan untuk mengambil produk dalam negeri karena belum tersertifikasi. Tadi, direspons Dirjen Litbangkes kalau sudah ada lembaga pendidikan yang produksinya disetujui.

Tapi dia heran, hal serupa tidak berlaku untuk industri lain yang sudah membantuk memproduksi alkes itu. "Saya pake analogi kita ini kayak orang sakau. apa itu orang sakau? Kalau lagi sakau itu kita menyayat-nyayat badan kita sendiri. Hari ini kondisi bangsa dan negara ini lagi bermasalah dan ibu-ibu Kemenkes atau bapak-balak malah ikut menyayat-nyayat badan kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Bagaimana tidak, kondisi di lapangan kita sedang kekurangan alat," ujarnya.

"Yang kedua kita sudah punya prototype alat-alatnya lengkap yang dalam ini Kemenristek dan BPPT dan semua LPNK siap, ready. Tapi hanya karena alasan prosedural, administrasi, sertifikasi kita menghambat diri kita sendiri menyelamatkan anak-anak bangsa hari ini korban Covid-19. Apa bedannya anda-anda semua di Kemenkes dan kita semua seperti orang kena penyakit sakau," tukas Maman.

Politikus Partai Golkar ini mengaku bingung, karena alkes ini bisa diproduksi sendiri, dilegitimasi oleh Kemenkes yang merupakan bagian dari negara ini, aturannya pun dibuat sendiri, tetapi aturan itu justru menghambat produksi alkes di dalam negeri. Jangan sampai karena urusan administratif membuat negara ini terlambat menangani pandemi ini.