Pakar Epidemiologi Tak Yakin Protokol Kesehatan Dipatuhi di Pilkada
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:47 WIB
Pakar Epidemiologi UI Pandu Riono mengkritik sejumlah langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Foto/SINDOnews/Kiswondari
JAKARTA - Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengkritik sejumlah langkah pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 . Pemerintah kerap berganti-ganti strategi dan tim yang menangani, mulai dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, Komite Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga dipegang menteri yang bukan bidangnya.
(Baca juga: 715 Paslon Cakada Ditetapkan KPU Bertarung di Pilkada 2020)
Langkah pemerintah saat ini paling dikritik adalah tetap melanjutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah. Padahal, sejumlah tokoh nasional, ahli kesehatan, dan ormas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah meminta agar pilkada ini ditunda.
(Baca juga: Mendagri Ingatkan Paslon dan Timses Tak Lakukan Kampanye Hitam di Pilkada)
Mereka semua khawatir pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus Sars Cov-II. Alasannya, jumlah orang terpapar kian hari kian banyak. Pandu menerangkan pilihan narasi dari pemerintah yang menyatakan pilkada tetap dilanjutkan karena pandemi Covid-19 tidak diketahui kapan berakhirnya itu sulit untuk dibantah.
Menurutnya, beda jika narasinya menyatakan pilkada kemungkinan ditunda karena pandemi Covid-19 belum berhasil dikendalikan. Dia menegaskan ada perbedaan antara terkendali dan berakhir.
"Kalau berakhir itu lama, bisa lima tahun. Kalau terkendali kasusnya menurun. Upaya pencegahan yang kita lakukan berhasil walaupun orang harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," ujarnya dalam diskusi daring “Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?”, Rabu (30/9/2020).
Pandu menjelaskan jika 85 persen masyarakat Indonesia patuh menjalankan protokol kesehatan, pandemi ini akan terkendali. Semua orang bisa beraktivitas tanpa khawatir tertular virus Sars Cov-II.
"Kita bisa melaksanakan pilkada dengan tenang dan berkualitas. Bukan arak-arakan. Kemudian partisipasi tinggi. Bagaimana bisa mengharapkan partisipasi masyarakat kalau khawatir keluar rumah," tuturnya.
(Baca juga: 715 Paslon Cakada Ditetapkan KPU Bertarung di Pilkada 2020)
Langkah pemerintah saat ini paling dikritik adalah tetap melanjutkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah. Padahal, sejumlah tokoh nasional, ahli kesehatan, dan ormas, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sudah meminta agar pilkada ini ditunda.
(Baca juga: Mendagri Ingatkan Paslon dan Timses Tak Lakukan Kampanye Hitam di Pilkada)
Mereka semua khawatir pilkada menjadi klaster baru penyebaran virus Sars Cov-II. Alasannya, jumlah orang terpapar kian hari kian banyak. Pandu menerangkan pilihan narasi dari pemerintah yang menyatakan pilkada tetap dilanjutkan karena pandemi Covid-19 tidak diketahui kapan berakhirnya itu sulit untuk dibantah.
Menurutnya, beda jika narasinya menyatakan pilkada kemungkinan ditunda karena pandemi Covid-19 belum berhasil dikendalikan. Dia menegaskan ada perbedaan antara terkendali dan berakhir.
"Kalau berakhir itu lama, bisa lima tahun. Kalau terkendali kasusnya menurun. Upaya pencegahan yang kita lakukan berhasil walaupun orang harus pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," ujarnya dalam diskusi daring “Pilkada Berkualitas Dengan Protokol Kesehatan: Utopia atau Realita?”, Rabu (30/9/2020).
Pandu menjelaskan jika 85 persen masyarakat Indonesia patuh menjalankan protokol kesehatan, pandemi ini akan terkendali. Semua orang bisa beraktivitas tanpa khawatir tertular virus Sars Cov-II.
"Kita bisa melaksanakan pilkada dengan tenang dan berkualitas. Bukan arak-arakan. Kemudian partisipasi tinggi. Bagaimana bisa mengharapkan partisipasi masyarakat kalau khawatir keluar rumah," tuturnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda