Pernyataan Luhut Dinilai Tak Menyisakan Empati ke Keluarga Korban Corona
Rabu, 15 April 2020 - 13:52 WIB
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay menyayangkan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan terkait korban meninggal akibat virus Corona. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang terkesan menyederhanakan jumlah korban virus Corona (COVID-19) di Indonesia menuai kritik.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku sangat menyayangkan pernyataan LBP yang terkesan menilai bahwa korban Virus Corona yang mencapai 500 orang tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah 270 juta rakyat Indonesia.
Pasalnya, konstitusi mengamanatkan agar negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saleh menambahkan, termasuk dari virus Corona yang sedang menyebar di Indonesia. “Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Saleh mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa pernyataan LBP itu tidak layak disampaikan. Pertama, seharusnya pemerintah berupaya keras agar mencari jalan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Saleh menuturkan, pemerintah tidak perlu menyampaikan narasi-narasi yang justru menghilangkan simpati publik. Apalagi, narasi itu bisa jadi menyinggung dan bahkan melukai sebagian orang. “Pejabat negara harusnya hemat bicara. Karena jika ada yang tidak tepat, sulit untuk meluruskannya,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini.
Kedua, data yang disampaikan pemerintah kemarin terkait ODP, PDP, dan yang positif sudah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sebagaimana dilaporkan, angka ODP mencapai 139.137 orang, PDP 10.482 orang, dan yang positif 4.839 orang. "Jumlah ini tentu tidak sedikit. Apalagi sampai saat ini, vaksin dan obat terhadap penyakit ini belum ditemukan," kata anggota Komisi IX DPR ini.
Ketiga, sejauh ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan alkes, obat, dan APD bagi rumah sakit dan seluruh tenaga medis. Dia mengatakan, kalau memang katanya jumlah 500 itu sedikit, harusnya seluruh kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mudah. "Tidak perlu menjadi polemik dan kontroversi di publik," ujar Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Keempat, kata Saleh, kalau benar bahwa jumlah 500 orang itu sedikit, lalu mengapa pemerintah sampai khawatir. Dia melanjutkan, bukti kekhawatiran itu adalah ditetapkannya beberapa status yang harus diikuti masyarakat. Ada social distancing, physical distancing, dan sekarang PSBB.
“Kan tidak sinkron antara pernyataan itu dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Berani gak pemerintah mendiamkan saja masalah ini? Tentu saja tidak. Itu artinya, pemerintah secara institusional menganggap persoalan ini serius,” ujar mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Kelima, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia telah mengingatkan Indonesia akan bahaya penyebaran virus Covid-19. Dia menuturkan, peringatan WHO ini bahkan secara khusus ditujukan kepada pemerintah Indonesia. "Indonesia diminta untuk segera menetapkan darurat nasional. Dan itu ditindaklanjuti oleh Indonesia. Kemarin, presiden menandatangani keppres penetapan wabah Corona sebagai bencana nasional," ucapnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengaku sangat menyayangkan pernyataan LBP yang terkesan menilai bahwa korban Virus Corona yang mencapai 500 orang tergolong sangat kecil dibandingkan dengan jumlah 270 juta rakyat Indonesia.
Pasalnya, konstitusi mengamanatkan agar negara melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Saleh menambahkan, termasuk dari virus Corona yang sedang menyebar di Indonesia. “Pernyataan itu seakan tidak menyisakan empati dan simpati kepada keluarga korban. Belum lagi, ada puluhan dokter dan tenaga medis yang juga meninggal. Kasihan keluarganya jika mendengar pernyataan seperti ini,” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (15/4/2020).
Saleh mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa pernyataan LBP itu tidak layak disampaikan. Pertama, seharusnya pemerintah berupaya keras agar mencari jalan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Saleh menuturkan, pemerintah tidak perlu menyampaikan narasi-narasi yang justru menghilangkan simpati publik. Apalagi, narasi itu bisa jadi menyinggung dan bahkan melukai sebagian orang. “Pejabat negara harusnya hemat bicara. Karena jika ada yang tidak tepat, sulit untuk meluruskannya,” ujar Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR ini.
Kedua, data yang disampaikan pemerintah kemarin terkait ODP, PDP, dan yang positif sudah menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Sebagaimana dilaporkan, angka ODP mencapai 139.137 orang, PDP 10.482 orang, dan yang positif 4.839 orang. "Jumlah ini tentu tidak sedikit. Apalagi sampai saat ini, vaksin dan obat terhadap penyakit ini belum ditemukan," kata anggota Komisi IX DPR ini.
Ketiga, sejauh ini masyarakat mengetahui bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu memenuhi semua kebutuhan alkes, obat, dan APD bagi rumah sakit dan seluruh tenaga medis. Dia mengatakan, kalau memang katanya jumlah 500 itu sedikit, harusnya seluruh kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan mudah. "Tidak perlu menjadi polemik dan kontroversi di publik," ujar Legislator asal daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.
Keempat, kata Saleh, kalau benar bahwa jumlah 500 orang itu sedikit, lalu mengapa pemerintah sampai khawatir. Dia melanjutkan, bukti kekhawatiran itu adalah ditetapkannya beberapa status yang harus diikuti masyarakat. Ada social distancing, physical distancing, dan sekarang PSBB.
“Kan tidak sinkron antara pernyataan itu dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Berani gak pemerintah mendiamkan saja masalah ini? Tentu saja tidak. Itu artinya, pemerintah secara institusional menganggap persoalan ini serius,” ujar mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.
Kelima, WHO sebagai lembaga kesehatan dunia telah mengingatkan Indonesia akan bahaya penyebaran virus Covid-19. Dia menuturkan, peringatan WHO ini bahkan secara khusus ditujukan kepada pemerintah Indonesia. "Indonesia diminta untuk segera menetapkan darurat nasional. Dan itu ditindaklanjuti oleh Indonesia. Kemarin, presiden menandatangani keppres penetapan wabah Corona sebagai bencana nasional," ucapnya.
(cip)
tulis komentar anda