Neta Pane: Jangan Sampai KBPP Polri Jadi Alat Politik Praktis
Jum'at, 25 September 2020 - 19:19 WIB
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane meminta KBPP Polri jangan dijadikan alat politik praktis. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Menjelang penyelenggaraan munas, beredar kabar salah satu calon kandidat ketua umum, sudah mulai bergerilya mencari dukungan. (Baca juga: Kemensos Serahkan 2.000 Paket Sembako kepada KBPP Polri)
Bahkan, ada politisi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah kasak-kusuk menggalang dukungan. Politisi tersebut mengundang sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah, ke Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Semua akomodasi difasilitasi oleh politisi DPR RI dari partai politik berpengaruh tersebut. Bahkan, berkembang telah terjadi gerakan money politic dalam konteks menggalang dukungan. (Baca juga: KBPP Polri Nilai Rencana Pembebasan Napi Koruptor Atas Dasar Kemanusiaan)
Media kemudian mengomfirmasi ke beberapa pihak yang relevan. Antara lain, Ketua KBPP Polri DKI Jakarta Adi Pratama. Dia mengomfirmasi, pertemuan itu, memang ada dan berlangsung di Jakarta dan pertemuan itu dihadiri sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Adi Pratama mengaku hadir di pertemuan tersebut. “Saya tidak mengetahui hal itu. Saya hadir sekitar 30 menit setelah pertemuan berlangsung dan meninggalkan pertemuan sebelum acara berakhir,” ujar Adi Pratama, melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (24/09/2020). Dalam pesan WhatsApp itu, Adi Pratama secara jelas menuliskan nama politisi dari DPR RI Jakarta, yang secara langsung memimpin pertemuan. (Baca juga: KBPP Polri Sambut Baik Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia)
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyesalkan tindakan itu. Pertama, karena ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis. Kedua, karena ada dugaan telah terjadi gerakan money politic demi menggalang dukungan. "KBPP Polri itu potensial. Jangan sampai terseret ke politik praktis. Politisi harus menyadari hal itu, jangan menjadikan KBPP Polri sebagai kendaraan politik,” ujar Neta di Jakarta, Jumat (25/9/2020).
Bahkan, ada politisi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah kasak-kusuk menggalang dukungan. Politisi tersebut mengundang sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah, ke Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Semua akomodasi difasilitasi oleh politisi DPR RI dari partai politik berpengaruh tersebut. Bahkan, berkembang telah terjadi gerakan money politic dalam konteks menggalang dukungan. (Baca juga: KBPP Polri Nilai Rencana Pembebasan Napi Koruptor Atas Dasar Kemanusiaan)
Media kemudian mengomfirmasi ke beberapa pihak yang relevan. Antara lain, Ketua KBPP Polri DKI Jakarta Adi Pratama. Dia mengomfirmasi, pertemuan itu, memang ada dan berlangsung di Jakarta dan pertemuan itu dihadiri sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Adi Pratama mengaku hadir di pertemuan tersebut. “Saya tidak mengetahui hal itu. Saya hadir sekitar 30 menit setelah pertemuan berlangsung dan meninggalkan pertemuan sebelum acara berakhir,” ujar Adi Pratama, melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (24/09/2020). Dalam pesan WhatsApp itu, Adi Pratama secara jelas menuliskan nama politisi dari DPR RI Jakarta, yang secara langsung memimpin pertemuan. (Baca juga: KBPP Polri Sambut Baik Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia)
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyesalkan tindakan itu. Pertama, karena ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis. Kedua, karena ada dugaan telah terjadi gerakan money politic demi menggalang dukungan. "KBPP Polri itu potensial. Jangan sampai terseret ke politik praktis. Politisi harus menyadari hal itu, jangan menjadikan KBPP Polri sebagai kendaraan politik,” ujar Neta di Jakarta, Jumat (25/9/2020).
Lihat Juga :