Gelar Diskusi Program MBG, Ini Rekomendasi Aktivis Perempuan Cipayung Plus
Selasa, 28 Juli 2026 - 17:55 WIB
Baca juga: BGN Tutup Permanen 833 Dapur MBG, Terbanyak di Luar Jawa karena Langgar Standar
Sementara itu, Ainun Samidah selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah menyoroti risiko rantai pasok MBG dimonopoli korporasi besar dan menyingkirkan UMKM lokal, khususnya yang digerakkan perempuan. Ia mendorong pemerataan standar gizi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta edukasi langsung agar UMKM lokal siap menjadi pemasok pangan program.
"Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan praktik ke masyarakat.
Sedangkan Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI R. Elisabet Natalia mengajak forum berpikir lebih akademisi, seberapa besar sebenarnya manfaat sosial MBG terhadap kualitas sumber daya manusia? Baginya, program sebesar ini yang menyentuh gizi, kesehatan, kesiapan SDM, hingga peluang kerja lokal mestinya bisa diukur secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar debat opini.
"Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan," tambahnya.
Kristina Elia Purba, aktivis perempuan PMKRI mengingatkan bahwa skala besar program ini belum sebanding dengan penurunan angka stunting. "Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di 3T dan tata kelola APBN yang sistematis," katanya.
Sementara itu, Ainun Samidah selaku Ketua DPP GMNI Bidang Pergerakan Sarinah menyoroti risiko rantai pasok MBG dimonopoli korporasi besar dan menyingkirkan UMKM lokal, khususnya yang digerakkan perempuan. Ia mendorong pemerataan standar gizi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) serta edukasi langsung agar UMKM lokal siap menjadi pemasok pangan program.
"Masih banyak sekali potensi pasokan makanan untuk memberdayakan UMKM lokal di daerah," ujarnya.
Dia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) perlu turun langsung memberikan edukasi dan pendampingan praktik ke masyarakat.
Sedangkan Sekretaris Fungsional Bidang Pemberdayaan Perempuan PP GMKI R. Elisabet Natalia mengajak forum berpikir lebih akademisi, seberapa besar sebenarnya manfaat sosial MBG terhadap kualitas sumber daya manusia? Baginya, program sebesar ini yang menyentuh gizi, kesehatan, kesiapan SDM, hingga peluang kerja lokal mestinya bisa diukur secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar debat opini.
"Kekurangannya terkait anggaran, dan seluruh elemen terkait harus bertanggung jawab penuh atas penanganan kasus keracunan," tambahnya.
Kristina Elia Purba, aktivis perempuan PMKRI mengingatkan bahwa skala besar program ini belum sebanding dengan penurunan angka stunting. "Program ini bagus, tapi dalam pelaksanaannya terjadi ketimpangan di lapangan. Perlu evaluasi besar-besaran, terutama soal ketepatan sasaran di 3T dan tata kelola APBN yang sistematis," katanya.
Lihat Juga :