Polemik Kabinet Bayangan, Pengamat Menyoroti Mekanisme Kritik dalam Demokrasi
Selasa, 28 Juli 2026 - 16:31 WIB
Keberadaan kabinet bayangan tidak memiliki legitimasi politik maupun mandat dari rakyat sehingga hanya menjadi tontonan politik yang tidak membawa manfaat nyata. Ilustrasi/SindoNews
JAKARTA - Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyoroti pembentukan Kabinet Bayangan yang diumumkan koalisi masyarakat sipil . Menurutnya, keberadaan kabinet tersebut tidak memiliki legitimasi politik maupun mandat dari rakyat sehingga hanya menjadi tontonan politik yang tidak membawa manfaat nyata.
Amir Hamzah menilai kabinet bayangan hanya akan menjadi bahan tertawaan publik karena tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. "Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2027). Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pengusutan Tuntas Kematian Sutrimo
Ia menegaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan hasil pemilihan umum yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, menurutnya, segala program nasional tetap menjadi tanggung jawab Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amir menyebut masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada realisasi program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan rakyat dibandingkan dengan manuver politik yang bersifat simbolik. "Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.
Amir Hamzah menilai kabinet bayangan hanya akan menjadi bahan tertawaan publik karena tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan pemerintahan. "Keberadaan kabinet bayangan itu seperti badut. Hanya menjadi bahan tertawaan. Mereka tidak memiliki legitimasi dari rakyat dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara," kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (28/7/2027). Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pengusutan Tuntas Kematian Sutrimo
Ia menegaskan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan yang sah adalah pemerintahan hasil pemilihan umum yang memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, menurutnya, segala program nasional tetap menjadi tanggung jawab Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Amir menyebut masyarakat saat ini lebih menaruh perhatian pada realisasi program-program pemerintah yang menyentuh kebutuhan rakyat dibandingkan dengan manuver politik yang bersifat simbolik. "Rakyat lebih percaya kepada Kabinet Merah Putih yang bekerja merealisasikan program-program untuk kepentingan masyarakat daripada membentuk kabinet tandingan yang tidak memiliki dasar konstitusional," ujarnya.
Lihat Juga :