Pakar Kebijakan Publik Soroti Ego Sektoral Penegakan Hukum, Sarankan Pelibatan KPK

Menurut dia, publik berhak mendapatkan penjelasan utuh mengenai besaran kerugian negara, mekanisme penghitungannya, hingga dasar hukum yang digunakan. Termasuk, transparansi informasi terkait perubahan status hukum seseorang, misalnya dari tersangka menjadi saksi yang kerap membingungkan masyarakat.

"Penanganan itu seharusnya holistik, komprehensif, penuh integritas, dan independen. Jangan parsial sehingga informasi yang diterima masyarakat menjadi simpang siur," ucapnya.

Sebagai perbandingan, Trubus mengambil contoh keberhasilan penyelesaian kasus Ferdy Sambo. Menurut dia, perkara yang pada awalnya dipenuhi keraguan tersebut terbukti dapat dibawa hingga tuntas ke meja hijau berkat adanya tekanan publik yang kuat dan komitmen penegakan hukum yang konsisten.

Trubus mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, media, hingga akademisi untuk terus mengawal proses penegakan hukum secara kritis namun tetap berlandaskan objektivitas.