Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
Jum'at, 17 Juli 2026 - 23:41 WIB
Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan BGN usai menyampaikan laporan keuangan BGN tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) usai menyampaikan laporan keuangan BGN tahun 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Muazzim Akbar mengatakan, laporan keuangan BGN yang mendapat WTP dari BPK perlu menjadi pembahasan serius. Pasalnya, opini WTP ini berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang dinilai masih jauh dari angka ideal.
Baca juga: DPR Dukung BGN Tutup Permanen SPPG yang Akibatkan Keracunan MBG
"Realisasi anggaran rata rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian. Jangan jangan WTP-nya dibikin-bikin," ujar Muazzim dalam rapat dengar pendapat bersama BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Cahyono juga menyoroti hal serupa. Apalagi dalam laporan keuangan yang disampaikan masih terdapat sejumlah catatan.
"Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan," katanya.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Muazzim Akbar mengatakan, laporan keuangan BGN yang mendapat WTP dari BPK perlu menjadi pembahasan serius. Pasalnya, opini WTP ini berbanding terbalik dengan realisasi anggaran yang dinilai masih jauh dari angka ideal.
Baca juga: DPR Dukung BGN Tutup Permanen SPPG yang Akibatkan Keracunan MBG
"Realisasi anggaran rata rata hanya 59%, gimana WTP tapi realisasi anggaran hanya sekian. Jangan jangan WTP-nya dibikin-bikin," ujar Muazzim dalam rapat dengar pendapat bersama BGN di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Heru Cahyono juga menyoroti hal serupa. Apalagi dalam laporan keuangan yang disampaikan masih terdapat sejumlah catatan.
"Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau lihat laporan yang ibu sampaikan ini ada tunggakan, ada carry over ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk ada catatan," katanya.
Lihat Juga :