Tito Karnavian: Kemendagri dan Pemda Akan Dukung Penuh Optimalisasi Program BSPS
Rabu, 15 Juli 2026 - 13:24 WIB
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kemendagri bersama pemerintah daerah akan mendukung penuh optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Foto/istimewa
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama jajaran pemerintah daerah akan mendukung penuh optimalisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dukungan tersebut sejalan dengan rencana penerbitan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu penerima BSPS.
“Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” ujar Tito usai mengikuti rapat bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Mendagri menjelaskan, pembangunan huntap secara in situ menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
Baca juga: Mendagri: Kades Harus Naik Kelas agar Desa Mandiri dan Bendung Urbanisasi
“Dan ini sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, tidak layak,” ujar Tito usai mengikuti rapat bersama Menteri PKP, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam rapat tersebut juga dibahas percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Mendagri menjelaskan, pembangunan huntap secara in situ menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan pembangunan huntap bagi warga yang direlokasi dilaksanakan oleh Kementerian PKP.
Baca juga: Mendagri: Kades Harus Naik Kelas agar Desa Mandiri dan Bendung Urbanisasi
Lihat Juga :