Kemendukbangga Perkuat Sinergi Pusat-Daerah untuk Bonus Demografi dan Penurunan Stunting

"Bonus demografi adalah peluang emas yang tidak datang dua kali. Namun, peluang ini tidak akan otomatis membawa kesejahteraan tanpa adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, serta bebas dari stunting. Oleh karena itu, sinergitas yang presisi antara kebijakan pemerintah pusat dan implementasi pemerintah daerah mutlak diperlukan," ujar Wihaji, melalui siaran pers, Selasa (14/7/2026).

Baca juga: BKKBN Tekankan Peran Ayah Kunci Pembentukan Karakter Anak

Wihaji juga menambahkan bahwa integrasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) harus segera dilakukan. "Isu kependudukan tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan pilar utama dan terintegrasi dari seluruh perencanaan pembangunan di daerah," tegasnya.

Sesmendukbangga/ Sestama BKKBN Budi Setiyono, dalam paparannya menjelaskan bahwa belajar dari pengalaman negara maju yang berhasil melakukan kapitalisasi bonus demografi seperti Jepang, Taiwan, Korea Utara, dan Tiongkok, diperlukan pertumbuhan ekonomi setidaknya diatas 8% untuk mengkapitalisasi bonus demografi secara optimal.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan RPJMN. Oleh karena itu, semua pihak dari pusat ke daerah harus berusaha melakukan langkah sinergis integratif untuk mendongkrak capaian pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berkisar 5,61% menjadi diatas 8%.

“Bila pertumbuhan ekonomi dapat dicapai 8% maka semua angkatan kerja akan terserap oleh pasar, dan penduduk usia produktif dapat mengaktualisasikan produktifitas mereka secara riil” ujar Sesmendukbangga/ Sestama BKKBN.