Kasus Febrie Adriansyah Dilimpahkan ke Kejagung, Pakar: Proses Hukum Harus Transparan

Menurut Edi, pertemuan yang difasilitasi Komisi III DPR juga menjadi momentum penting kembali untuk memperkuat koordinasi antarpenegak hukum sekaligus memberikan kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan hukum di lingkungan internal secara objektif dan tanpa pandang bulu.

"Kesempatan ini harus dimanfaatkan Kejaksaan Agung untuk membuktikan bahwa penegakan hukum di internal dilakukan secara independen dan berintegritas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat terus terjaga," ujarnya.

Edi berharap hasil kesepakatan tersebut benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata, yakni penyelesaian perkara secara cepat, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas equality before the law dan due process of law. Menurut Edi, siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses sesuai hukum tanpa adanya perlakuan istimewa maupun diskriminasi.

"Pada akhirnya, masyarakat akan menilai bukan dari pernyataan para pihak, tetapi dari hasil penegakan hukumnya. Jika prosesnya transparan, objektif, dan memberikan rasa keadilan, maka kepercayaan publik terhadap Polri, Kejaksaan, dan seluruh aparat penegak hukum akan semakin kuat," tambah Dosen Pascasarjana ini.