PDIP: Tingginya Biaya Politik Tuntas dengan Perbaikan Regulasi, Bukan Pilkada Tak Langsung
Sabtu, 04 Juli 2026 - 01:00 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas menyatakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada langsung tidak bisa dijadikan alasan mengubah sistem pemilihan menjadi melalui DPRD. Foto: Ilustrasi/Dok Sindonews
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Giri Ramanda Kiemas menyatakan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung tidak bisa dijadikan alasan untuk mengubah sistem pemilihan menjadi melalui DPRD.
Menurut dia, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik uang (money politic) harus diselesaikan dengan memperbaiki regulasi, bukan dengan merombak sistem demokrasi yang sudah ada.
Baca juga: Pilkada lewat DPRD Uangnya Borongan, Pilkada Langsung Itu Eceran
"Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi," ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Argumentasi yang kerap digaungkan pihak-pihak yang ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya pemilu. Padahal, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal mungkin jika sistem pengawasannya diperkuat.
Dia juga menekankan pentingnya pencerdasan politik bagi masyarakat guna memberantas praktik politik uang yang kerap menjadi momok dalam setiap pemilihan. "Politik uang bisa dihindari. Dihindari oleh apa? Pencerdasan sama regulasi yang mengatur dengan tegas agar tidak terjadi money politic," katanya.
Menurut dia, kelemahan seperti tingginya biaya politik dan maraknya politik uang (money politic) harus diselesaikan dengan memperbaiki regulasi, bukan dengan merombak sistem demokrasi yang sudah ada.
Baca juga: Pilkada lewat DPRD Uangnya Borongan, Pilkada Langsung Itu Eceran
"Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi," ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Argumentasi yang kerap digaungkan pihak-pihak yang ingin mengembalikan Pilkada melalui DPRD adalah tingginya biaya pemilu. Padahal, persoalan biaya tersebut bisa ditekan seminimal mungkin jika sistem pengawasannya diperkuat.
Dia juga menekankan pentingnya pencerdasan politik bagi masyarakat guna memberantas praktik politik uang yang kerap menjadi momok dalam setiap pemilihan. "Politik uang bisa dihindari. Dihindari oleh apa? Pencerdasan sama regulasi yang mengatur dengan tegas agar tidak terjadi money politic," katanya.
Lihat Juga :