Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Hentikan Latsarmil KDMP setelah 5 Peserta Meninggal
Minggu, 28 Juni 2026 - 15:34 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah menghentikan seluruh program Latsarmil bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) karena 5 peserta meninggal selama pelaksanaan program tersebut. Foto: Ilustrasi/Dok Sindonews
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan seluruh program pelatihan dasar militer (Latsarmil) bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ini dikarenakan 5 peserta meninggal dunia selama pelaksanaan program tersebut.
Perwakilan Koalisi dari Imparsial Ardi Manto Adiputra menuturkan tragedi tersebut menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.
Baca juga: 5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Ini Kronologi Tiap Kasus
"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).
Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.
Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.
Perwakilan Koalisi dari Imparsial Ardi Manto Adiputra menuturkan tragedi tersebut menunjukkan pendekatan militer tidak tepat diterapkan kepada warga sipil, khususnya dalam program yang bertujuan menyiapkan pengelola koperasi.
Baca juga: 5 Peserta SPPI Meninggal saat Latsarmil, Ini Kronologi Tiap Kasus
"Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer," ujar Ardi, Minggu (28/6/2026).
Menurut dia, kompetensi pengelola koperasi seharusnya dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan kemiliteran.
Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam program KDMP merupakan kebijakan yang tidak tepat dan bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Selain dinilai berada di luar mandat utama TNI, kebijakan tersebut disebut memperluas praktik militerisasi ruang sipil.
Lihat Juga :