DPR Minta Menteri Pariwisata Bangun Konektivitas Udara untuk Dongkrak Wisatawan
Kamis, 04 Juni 2026 - 19:53 WIB
Guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata, Novita Hardini menggarisbawahi tiga persoalan fundamental yang harus segera dituntaskan. Pertama, Akselerasi Konektivitas Udara (Air Connectivity): Promosi yang masif akan menjadi sia-sia jika tidak ditopang oleh akses penerbangan langsung (direct flight) yang memadai ke berbagai daerah.
Novita mencontohkan perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung menuju Manado, atau ke Kediri untuk kemudian menyokong destinasi di wilayah daerah pilihannya (Dapil), Trenggalek. Tanpa adanya konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan menumpuk di titik-titik tertentu saja.
Lihat video: Kementerian Pariwisata Luncurkan "Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)"
Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini. Komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, seringkali menemui jalan buntu. Kementerian Pariwisata dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat.
Novita mencontohkan perlunya rute strategis, seperti dari Bangkok langsung menuju Manado, atau ke Kediri untuk kemudian menyokong destinasi di wilayah daerah pilihannya (Dapil), Trenggalek. Tanpa adanya konektivitas yang merata, fenomena over-tourism hanya akan menumpuk di titik-titik tertentu saja.
Lihat video: Kementerian Pariwisata Luncurkan "Wonderful Indonesia Gourmet (WIG)"
Kedua, reformasi regulasi alih fungsi lahan daerah. Berdasarkan aspirasi para kepala daerah saat kunjungan kerja ke berbagai wilayah seperti di Klaten, Jawa Tengah banyak potensi investasi pariwisata yang mandek akibat rumitnya regulasi alih fungsi lahan saat ini. Komunikasi antar lembaga, misalnya dengan Perhutani, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya, seringkali menemui jalan buntu. Kementerian Pariwisata dituntut hadir untuk memitigasi hambatan birokrasi ini agar arus investasi di daerah tidak tersendat.
Lihat Juga :