DPR Minta Menteri Pariwisata Bangun Konektivitas Udara untuk Dongkrak Wisatawan

Ketiga, pemberian kewenangan fiskal ke Daerah demi PAD: Para kepala daerah pada dasarnya sepakat dengan upaya pengumpulan pendapatan negara sekreatif mungkin, termasuk dalam penyesuaian fiskal. Namun, pemerintah pusat harus memberikan timbal balik berupa keluwesan atau kewenangan bagi daerah untuk membuka pos-pos pemasukan baru khususnya dari sektor pariwisata guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Legislator fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VII ini mengajak Menteri Pariwisata untuk berkaca pada kesuksesan Dubai. Negara yang awalnya sangat bergantung pada minyak bumi tersebut kini mampu mencetak pendapatan luar biasa melalui sektor pariwisata yang digenjot secara mati-matian oleh pemerintahnya, tanpa hanya mengandalkan tarikan pajak dari rakyat.

"Kapan pariwisata Indonesia bisa digenjot habis-habisan seperti itu? Saya berharap evaluasi terhadap pos anggaran ini diperketat guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran yang tidak memberikan dampak nyata (outcome) bagi daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Tanah Air," ucapnya.