May Day 2026: ASPEK Rumuskan 10 Agenda Utama
Selasa, 28 April 2026 - 21:30 WIB
Namun demikian, ia menegaskan bahwa upaya tersebut masih perlu diperkuat secara lebih progresif dan berkelanjutan. “Pada periode sebelumnya, kenaikan upah hanya berada di kisaran sekitar 3 persen, sehingga daya beli buruh mengalami tekanan cukup lama. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih berani dan konsisten untuk memastikan upah benar-benar mengacu pada aurvey KHL,” lanjutnya.
Rusdi juga menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat masuknya investasi bukanlah tingkat upah, melainkan tingginya biaya ekonomi yang tercermin dari indikator efisiensi investasi nasional. Berdasarkan kajian Bank Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6 hingga 7, yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien dibandingkan negara lain.
“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak efisien. Ini bukan karena upah buruh, tetapi karena tingginya biaya ekonomi akibat korupsi, pungutan liar, birokrasi yang berbelit, serta persoalan logistik dan infrastruktur,” tegas Rusdi.
Pandangan ini juga sejalan dengan laporan World Economic Forum yang menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama investasi dan daya saing, bukan tingkat upah tenaga kerja. “Fakta global menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi dibanding murahnya upah. Karena itu, narasi yang menyebut upah buruh sebagai penghambat investasi harus dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:
1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.
2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.
Rusdi juga menegaskan bahwa persoalan utama yang menghambat masuknya investasi bukanlah tingkat upah, melainkan tingginya biaya ekonomi yang tercermin dari indikator efisiensi investasi nasional. Berdasarkan kajian Bank Indonesia dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tingkat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia berada di kisaran 6 hingga 7, yang menunjukkan bahwa investasi di Indonesia masih belum efisien dibandingkan negara lain.
“ICOR yang tinggi menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak efisien. Ini bukan karena upah buruh, tetapi karena tingginya biaya ekonomi akibat korupsi, pungutan liar, birokrasi yang berbelit, serta persoalan logistik dan infrastruktur,” tegas Rusdi.
Pandangan ini juga sejalan dengan laporan World Economic Forum yang menempatkan korupsi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakpastian regulasi sebagai hambatan utama investasi dan daya saing, bukan tingkat upah tenaga kerja. “Fakta global menunjukkan bahwa investor lebih mempertimbangkan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi dibanding murahnya upah. Karena itu, narasi yang menyebut upah buruh sebagai penghambat investasi harus dihentikan,” ujarnya.
Selain itu, Rusdi menyoroti lemahnya struktur industri nasional yang masih didominasi perusahaan maklon di sektor padat karya. “Masuknya perusahaan maklon hanya memperkuat praktik upah murah dan tidak menciptakan nilai tambah. Mereka datang mencari biaya murah, tanpa membangun industri yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.
“Akibatnya, pekerja tidak mendapatkan kepastian kerja, tidak ada transfer teknologi, dan daya saing industri nasional tetap lemah,” tambah Rusdi.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi peringatan serius bagi semua pihak.
“Ketika buruh ditekan, pengusaha lemah daya saing, dan negara gagal menghadirkan iklim investasi yang sehat, maka ini adalah alarm keras bagi kita semua untuk segera melakukan perubahan,” ungkapnya.
Sebagai bentuk konkret arah perjuangan, Konfederasi ASPEK Indonesia merumuskan sejumlah agenda utama:
10 Agenda Utama ASPEK Indonesia
1. Terapkan jaminan Kesehatan (BPJS) gratis untuk seluruh rakyat.
2. Akhiri politik upah murah dan penerapan upah layak.
Lihat Juga :