Penting bagi Literasi, Mahasiswa Ajak Wikipedia Ikuti Aturan Perlindungan Data di Indonesia
Rabu, 22 April 2026 - 17:01 WIB
Foto: Doc. Istimewa
JAKARTA - Menjelang batas akhir pendaftaran pada tanggal 24 mendatang, Aliansi Mahasiswa dan Milenial Indonesia (AMMI) mendesak Wikimedia Foundation (Wikipedia) untuk segera mematuhi aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat. Langkah ini dinilai mutlak diperlukan demi menjamin keamanan data para pengguna internet di Indonesia, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa.
Ketua AMMI, Nur Hasanah, menyatakan bahwa meskipun Wikipedia adalah salah satu rujukan utama bagi mahasiswa, platform global tersebut tetap tidak boleh merasa berada di atas hukum positif Indonesia.
"Kami mahasiswa sangat menyadari pentingnya Wikipedia sebagai sumber informasi awal. Tapi, kebutuhan akan referensi itu tidak lantas membuat kami membenarkan arogansi platform asing yang enggan taat aturan. Kami justru mendesak Wikipedia segera daftar PSE agar keamanan data dan hak-hak digital kami sebagai pengguna bisa dijamin oleh negara," tegas Nur Hasanah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/4).
Sikap AMMI ini merespons Wikipedia yang hingga kini belum juga melakukan pendaftaran, meski telah mendapat peringatan keempat kalinya dari pemerintah sejak November lalu. Sebaliknya, Wikipedia justru mengeluarkan rentetan alasan penolakan, mulai dari klaim sebagai entitas nirlaba, sebatas infrastruktur, hingga melemparkan isu bahwa aturan ini adalah bentuk penyensoran yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi dalih tersebut, AMMI menilai alasan Wikipedia sangat berlebihan dan terkesan standar ganda.
Ketua AMMI, Nur Hasanah, menyatakan bahwa meskipun Wikipedia adalah salah satu rujukan utama bagi mahasiswa, platform global tersebut tetap tidak boleh merasa berada di atas hukum positif Indonesia.
"Kami mahasiswa sangat menyadari pentingnya Wikipedia sebagai sumber informasi awal. Tapi, kebutuhan akan referensi itu tidak lantas membuat kami membenarkan arogansi platform asing yang enggan taat aturan. Kami justru mendesak Wikipedia segera daftar PSE agar keamanan data dan hak-hak digital kami sebagai pengguna bisa dijamin oleh negara," tegas Nur Hasanah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (22/4).
Sikap AMMI ini merespons Wikipedia yang hingga kini belum juga melakukan pendaftaran, meski telah mendapat peringatan keempat kalinya dari pemerintah sejak November lalu. Sebaliknya, Wikipedia justru mengeluarkan rentetan alasan penolakan, mulai dari klaim sebagai entitas nirlaba, sebatas infrastruktur, hingga melemparkan isu bahwa aturan ini adalah bentuk penyensoran yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi dalih tersebut, AMMI menilai alasan Wikipedia sangat berlebihan dan terkesan standar ganda.
Lihat Juga :