Tingkatkan Fokus Belajar, Akademisi Dukung Penuh Komdigi Batasi Media Sosial
Jum'at, 17 April 2026 - 22:42 WIB
Foto: Doc. Istimewa
JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional, tantangan terbesar muncul bukan hanya dari kurikulum, melainkan dari gangguan konsentrasi akibat adiksi digital pada anak. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS, menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Regulasi ini diharapkan mampu mengembalikan suasana belajar yang kondusif dengan membatasi akses mandiri anak di bawah usia 16 tahun terhadap platform digital yang bersifat adiktif.
Selama ini, para pendidik di lapangan mengeluhkan menurunnya daya tahan fokus (attention span) siswa akibat paparan konten singkat di media sosial. Fenomena "generasi dopamin" yang terbiasa dengan stimulasi instan membuat proses belajar mendalam (deep learning) menjadi sulit tercapai. Kehadiran PP TUNAS yang mewajibkan verifikasi usia ketat dipandang sebagai intervensi strategis untuk memutus rantai gangguan tersebut dan mengarahkan kembali energi siswa pada aktivitas akademik serta pengembangan bakat.
Akademisi dan pengamat pendidikan Dr. Iswadi dalam sebuah acara menilai bahwa pembatasan ini adalah langkah nyata untuk menyelamatkan kognisi anak bangsa. Menurutnya, sekolah seringkali kewalahan bersaing dengan daya tarik algoritma media sosial yang tidak mengenal waktu. Ia melihat PP TUNAS sebagai instrumen pendukung yang memungkinkan ekosistem sekolah kembali berfungsi sebagai tempat pengembangan intelektual yang murni.
"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita bertarung sendirian melawan algoritma global yang sangat adiktif. PP TUNAS ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan perisai moral dan intelektual yang akan menjaga kejernihan berpikir siswa dari distorsi informasi dan dopamin instan media sosial. Dengan berkurangnya distraksi digital, kita memberikan ruang bagi otak anak untuk kembali berlatih fokus, berpikir kritis, dan belajar secara tuntas," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/4).
Selama ini, para pendidik di lapangan mengeluhkan menurunnya daya tahan fokus (attention span) siswa akibat paparan konten singkat di media sosial. Fenomena "generasi dopamin" yang terbiasa dengan stimulasi instan membuat proses belajar mendalam (deep learning) menjadi sulit tercapai. Kehadiran PP TUNAS yang mewajibkan verifikasi usia ketat dipandang sebagai intervensi strategis untuk memutus rantai gangguan tersebut dan mengarahkan kembali energi siswa pada aktivitas akademik serta pengembangan bakat.
Akademisi dan pengamat pendidikan Dr. Iswadi dalam sebuah acara menilai bahwa pembatasan ini adalah langkah nyata untuk menyelamatkan kognisi anak bangsa. Menurutnya, sekolah seringkali kewalahan bersaing dengan daya tarik algoritma media sosial yang tidak mengenal waktu. Ia melihat PP TUNAS sebagai instrumen pendukung yang memungkinkan ekosistem sekolah kembali berfungsi sebagai tempat pengembangan intelektual yang murni.
"Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita bertarung sendirian melawan algoritma global yang sangat adiktif. PP TUNAS ini bukan sekadar aturan teknis, melainkan perisai moral dan intelektual yang akan menjaga kejernihan berpikir siswa dari distorsi informasi dan dopamin instan media sosial. Dengan berkurangnya distraksi digital, kita memberikan ruang bagi otak anak untuk kembali berlatih fokus, berpikir kritis, dan belajar secara tuntas," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (14/4).
Lihat Juga :