Gurita Konsentrasi Saham dan Ujian Transparansi Bursa Kita
Senin, 13 April 2026 - 15:22 WIB
Pertama, peningkatan rasio free float minimum secara bertahap harus ditegakkan dengan sanksi yang kredibel. Tidak boleh ada lagi "dispensasi abadi" bagi emiten besar.
Kedua, perlindungan terhadap investor minoritas harus diperkuat melalui mekanisme hak suara yang lebih berbobot dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan (affirmative minority rights). Kita ingin investor ritel merasa seperti pemilik perusahaan, bukan sekadar penonton di pinggir lapangan.
Ketiga, digitalisasi pengawasan pasar modal harus ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali transaksi pada saham-saham dengan konsentrasi tinggi harus menjadi standar baru. Ini akan memberikan rasa aman bahwa meskipun sebuah saham didominasi satu pemilik, tidak ada ruang bagi praktik "goreng-menggoreng" saham yang merugikan publik.
Edukasi bagi investor ritel juga tidak boleh berhenti pada cara membeli saham, tetapi juga cara membaca struktur kepemilikan sebagai bagian dari manajemen risiko. Pada akhirnya, kejujuran bursa adalah cermin dari kedewasaan ekonomi sebuah bangsa.
Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan narasi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tanpa disertai dengan pasar modal yang inklusif dan transparan. Kita tidak ingin bursa kita hanya menjadi tempat "hajatan" bagi para titan ekonomi, sementara rakyat banyak hanya menjadi pengamat yang cemas.
Dengan mendorong transparansi kepemilikan, kita sebenarnya sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih demokratis dan resilien terhadap badai global. Mari kita pastikan bahwa di aula megah ekonomi kita, setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk berdansa dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Transparansi bukanlah musuh bagi pemilik modal; ia adalah jaminan bahwa modal tersebut akan terus tumbuh dalam ekosistem yang sehat dan dipercaya dunia.
Kedua, perlindungan terhadap investor minoritas harus diperkuat melalui mekanisme hak suara yang lebih berbobot dalam keputusan-keputusan strategis perusahaan (affirmative minority rights). Kita ingin investor ritel merasa seperti pemilik perusahaan, bukan sekadar penonton di pinggir lapangan.
Ketiga, digitalisasi pengawasan pasar modal harus ditingkatkan. Penggunaan kecerdasan buatan untuk mendeteksi anomali transaksi pada saham-saham dengan konsentrasi tinggi harus menjadi standar baru. Ini akan memberikan rasa aman bahwa meskipun sebuah saham didominasi satu pemilik, tidak ada ruang bagi praktik "goreng-menggoreng" saham yang merugikan publik.
Edukasi bagi investor ritel juga tidak boleh berhenti pada cara membeli saham, tetapi juga cara membaca struktur kepemilikan sebagai bagian dari manajemen risiko. Pada akhirnya, kejujuran bursa adalah cermin dari kedewasaan ekonomi sebuah bangsa.
Indonesia tidak bisa terus-menerus mengandalkan narasi pertumbuhan ekonomi 5,4 persen tanpa disertai dengan pasar modal yang inklusif dan transparan. Kita tidak ingin bursa kita hanya menjadi tempat "hajatan" bagi para titan ekonomi, sementara rakyat banyak hanya menjadi pengamat yang cemas.
Dengan mendorong transparansi kepemilikan, kita sebenarnya sedang membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih demokratis dan resilien terhadap badai global. Mari kita pastikan bahwa di aula megah ekonomi kita, setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk berdansa dan menikmati hasil pembangunan secara adil. Transparansi bukanlah musuh bagi pemilik modal; ia adalah jaminan bahwa modal tersebut akan terus tumbuh dalam ekosistem yang sehat dan dipercaya dunia.
(rca)
Lihat Juga :