JK dan Sejumlah Tokoh Nasional Tanda Tangani Petisi Keadilan Hotel Sultan

Menurut JK, selama ini negara tidak bisa mengurus hotel yang besar. Hal itu bisa dibuktikan dengan Hotel Indonesia dan Hotel Borobudur yang kemudian dikelola oleh swasta.

"Kenapa ini (Hotel Sultan) tiba-tiba mau diambil? Jelas sekali pemerintah tidak bisa mengatur hotel yang besar," katanya.

JK mengatakan, pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kemensetneg terjadi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena itu, ia yakin jika hal ini diketahui oleh Presiden Prabowo Subianto, maka akan dibatalkan. "Saya yakin Pak Prabowo akan membela pengusaha pribumi," katanya.

Sementara itu, Din Syamsuddin menilai ada ketidakadilan dalam kasus pengambialihan Hotel Sultan oleh Kemensetneg. Selain dari sisi legal formal, pemerintah terlihat tidak mempertimbangkan kontribusi yang telah diberikan pemilik hotel terhadap bangsa dan negara. Din Syamsuddin juga mempertanyakan alasan di balik pengambialihan Hotel Sultan di saat banyak lahan negara juga dikuasai penguasa dan pengusaha lain.

"Saya yakin Pak Prabowo akan membela pengusaha yang berkontribusi terhadap bangsa dan negara," katanya.