JK dan Sejumlah Tokoh Nasional Tanda Tangani Petisi Keadilan Hotel Sultan
Rabu, 01 April 2026 - 19:48 WIB
Mantan Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah tokoh nasional menandatangani petisi keadilan Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026). FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional dan ratusan orang lainnya menandatangani petisi keadilan Hotel Sultan Jakarta, Rabu (1/4/2026). Petisi itu menolak pengambilalihan Hotel Sultan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).
Beberapa tokoh nasional yang menandatangani petisi tersebut antara lain mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan; mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin; istri (alm) Nurcholis Madjid, Omie Komariah Madjid; dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.
Dalam orasinya, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada dua pihak yang sangat penting dalam memajukan bangsa dan negara. Pertama, pemerintah yang berperan menyelenggarakan pemerintahan yang adil, menegakkan hukum, dan menyediakan infrastuktur bagi masyarakat. Kedua, pengusaha yang berperan membangun industri dan sektor usaha lainnya.
"Tanpa keseimbangan itu, antara pemerintah yang adil dan menjalankan sistem yang baik, yang adil, yang bersih, kita tidak bisa menjalankan, pengusaha menjalankan pembangunan yang baik," kata JK.
Beberapa tokoh nasional yang menandatangani petisi tersebut antara lain mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla; mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin; mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan; mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Amir Syamsuddin; istri (alm) Nurcholis Madjid, Omie Komariah Madjid; dan mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif.
Dalam orasinya, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, ada dua pihak yang sangat penting dalam memajukan bangsa dan negara. Pertama, pemerintah yang berperan menyelenggarakan pemerintahan yang adil, menegakkan hukum, dan menyediakan infrastuktur bagi masyarakat. Kedua, pengusaha yang berperan membangun industri dan sektor usaha lainnya.
"Tanpa keseimbangan itu, antara pemerintah yang adil dan menjalankan sistem yang baik, yang adil, yang bersih, kita tidak bisa menjalankan, pengusaha menjalankan pembangunan yang baik," kata JK.
Lihat Juga :