Komisi X DPR RI Minta Pemerintah Tak Pangkas Dana Pendidikan

"Oleh karena itu, jika efisiensi terpaksa harus dilakukan, kami mendorong agar yang dipangkas adalah belanja-belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih, bukan layanan utama pendidikan."

Legislator dari Fraksi PKB ini pun meyakini, ada dampak besar baik jangka pendek dan panjang bila anggaran pendidikan dipangkas. Dampak waktu dekat, kata dia, pengurangan anggaran dapat menekan bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta kesejahteraan guru.

Dalam jangka panjang pemangkasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, hingga melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, kami berharap agar pemerintah melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, dan dengan mempertimbangkan dampak sosial yang luas," tegasnya.

Lalu juga meminta pemerintah untuk menemukan alternatif efisiensi lain, seperti memperbaiki efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, serta mengoptimalkan penerimaan negara. "Intinya, kami bukanlah menolak efisiensi, melainkan memastikan bahwa kebijakan tersebut dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, terutama bidang pendidikan," pungkasnya.