Kemenko Polkam-DPD RI Perkuat Sinergi Komunikasi Hadapi Maraknya Hoaks

DPD RI juga memaparkan sejumlah isu strategis hasil penyerapan aspirasi masyarakat, antara lain perlunya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, stabilitas politik di daerah, potensi kerawanan sosial, penguatan early warning system, data kependudukan dan dana transfer ke daerah, konflik agraria dan sumber daya alam, keamanan dan ketertiban masyarakat juga konflik sosial, hingga keamanan informasi di ruang publik dan perlindungan data pribadi.

Selain itu, kejahatan siber dan dinamika ruang digital turut menjadi perhatian bersama. Atas pemaparan berbagai persoalan yang diajukan, Kemenko Polkam akan merespons dengan rekomendasi kebijakan dan langkah yang terkoordinasi.

GKR Hemas juga menekankan pentingnya tindak lanjut konkret, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penajaman kebijakan nasional. Dukungan pemerintah juga diharapkan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas Prolegnas 2026, termasuk RUU Daerah Kepulauan, RUU Pemerintahan Aceh, dan RUU Pemerintahan Daerah, serta aspirasi terkait Daerah Otonomi Baru.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan nasional mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri para pejabat teras Kemenko Polkam diantaranya Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus, para deputi dan staf ahli. Pada Rombongan DPD RI hadir Andi Sofyan Hasdam Ketua Komite I, H. Muhdi Wakil Ketua Komite I, Filep Wamafma Ketua Komite III,

Dailami Firdaus Wakil Ketua Komite III, H. Aa. Ahmad Nawardi Ketua Komite IV, R. Graal Taliawo Wakil Ketua PPUU. Stefanus Ketua BULD Ahmad Syauqi Soeratno Ketua BAP, Mirah Midadan Fahmid Wakil Ketua BKSP, dan beberapa anggota Komite Anggota Sub Wil Barat II dan Anggota Komite I.