Pilkada Langsung Dilaksanakan dengan Minus Moral Politik
Kamis, 17 September 2020 - 12:38 WIB
Peneliti politik LIPI Siti Zuhro. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah ( pilkada ) merupakan ajang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang dianggap bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan. Namun, peta politik dan sistem yang ada kadang tidak memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk ikut bertarung dalam pilkada.
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan sejak pilkada langsung digelar pada 2005 sebenarnya memberikan efek positif karena partisipasi masyarakat meningkat. Di sisi lain, menurutnya, memunculkan penyimpangan yang cukup serius sehingga menghambat konsolidasi demokrasi.
“Contohnya, munculnya praktik uang dan politik transaksional dalam pilkada. para elite dan aktor yang terlibat menghambat ketimbang mendorong proses demokrasi lokal,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Politik Dinasti, Absennya Reformasi Partai Politik, dan Dampak-Dampaknya”, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Busyro Muqoddas: Politik Dinasti Dampaknya Multidimensional)
Pengamat politik Siti Zuhro mengatakan sejak pilkada langsung digelar pada 2005 sebenarnya memberikan efek positif karena partisipasi masyarakat meningkat. Di sisi lain, menurutnya, memunculkan penyimpangan yang cukup serius sehingga menghambat konsolidasi demokrasi.
“Contohnya, munculnya praktik uang dan politik transaksional dalam pilkada. para elite dan aktor yang terlibat menghambat ketimbang mendorong proses demokrasi lokal,” ujarnya dalam diskusi daring dengan tema “Politik Dinasti, Absennya Reformasi Partai Politik, dan Dampak-Dampaknya”, Rabu (16/9/2020).
(Baca: Busyro Muqoddas: Politik Dinasti Dampaknya Multidimensional)
Lihat Juga :