Pertimbangkan Corona, Pemerintah Diminta Perbaiki Draf RUU Cipta Kerja
Rabu, 15 April 2020 - 11:09 WIB
Menurutnya, dalam membahas RUU ini tidak boleh dilakukan dengan terburu-buru, apalagi di tengah wabah seperti ini. "Ruang partisipasi publik harus sangat terbuka. Pandangan pro dan kontra masyarakat harus didengarkan. Harapan kita, RUU ini nantinya mampu menjawab kebangkitan perekonomian bangsa pasca COVID-19 dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat," tegasnya.
Terkait Kluster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik, menurut Taufik, Fraksi Nasdem sudah mendorong agar Kluster Ketenagakerjaan dikeluarkan saja dari draf RUU. "Kita fokus saja bagaimana RUU ini bisa mengatur hal yang memang menjadi maksud dan tujuannya yakni membangkitkan perekonomian nasional dengan mempermudah investasi dan perizinan,” katanya.
Menurut Taufik, ide adanya Omnibus Law ini sebenarnya adalah ingin melakukan debirokratisasi dan deregulasi atas sistem yang menghambat jalannya pembangunan akibat tumpang tindihnya peraturan. Karena itu, tidak perlu melebar dan menjadikan polemik. Menurutnya, isu ketenagakerjaan bisa dikeluarkan dari draf RUU dengan mempertimbangkan juga berbagai pendapat dari kalangan buruh.
“RUU ini harus menjadi milik semua. Jangan ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak diperhatikan kepentingannya, termasuk kalangan buruh dan kelompok masyarakat lainnya yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. RUU ini harus menjadi milik seluruh rakyat dan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting,” ungkap Taufik.
Terkait Kluster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi polemik, menurut Taufik, Fraksi Nasdem sudah mendorong agar Kluster Ketenagakerjaan dikeluarkan saja dari draf RUU. "Kita fokus saja bagaimana RUU ini bisa mengatur hal yang memang menjadi maksud dan tujuannya yakni membangkitkan perekonomian nasional dengan mempermudah investasi dan perizinan,” katanya.
Menurut Taufik, ide adanya Omnibus Law ini sebenarnya adalah ingin melakukan debirokratisasi dan deregulasi atas sistem yang menghambat jalannya pembangunan akibat tumpang tindihnya peraturan. Karena itu, tidak perlu melebar dan menjadikan polemik. Menurutnya, isu ketenagakerjaan bisa dikeluarkan dari draf RUU dengan mempertimbangkan juga berbagai pendapat dari kalangan buruh.
“RUU ini harus menjadi milik semua. Jangan ada pihak yang merasa dirugikan atau tidak diperhatikan kepentingannya, termasuk kalangan buruh dan kelompok masyarakat lainnya yang masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. RUU ini harus menjadi milik seluruh rakyat dan harus bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Itu yang paling penting,” ungkap Taufik.
(cip)
Lihat Juga :