DPR Minta Pemerintah Serius Tangani Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak
Kamis, 29 Januari 2026 - 16:14 WIB
“Kalau cakupan penanganannya luas se-Indonesia sementara anggaran terbatas, maka pencegahan harus diperkuat. Apakah melalui sosialisasi, edukasi publik, atau publikasi yang lebih masif, itu perlu dikaji secara serius,” ujarnya.
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Senin (26/1/2026), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi melaporkan bahwa alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp214,1 miliar. Turun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar.
Sementara itu, Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000 atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebelumnya, saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR pada Senin (26/1/2026), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi melaporkan bahwa alokasi anggaran kementeriannya pada tahun 2026 hanya sebesar Rp214,1 miliar. Turun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar.
Sementara itu, Ketua KPAI Margaret Aliyatul Maimunah menyampaikan bahwa anggaran lembaganya pada tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp5.729.190.000 atau turun sekitar 36 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
(shf)
Lihat Juga :