Guru Besar UMY: Program MBG Tak Bisa Disamakan dengan Anggaran Pendidikan
Kamis, 15 Januari 2026 - 12:52 WIB
Baca juga: Prabowo Minta Disiplin Prosedur Ditingkatkan untuk Program MBG
“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.
Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.
Efek tersebut, kata dia, antara lain berupa peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.
“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Tugas masyarakat dan pemerintah daerah adalah memastikan ekosistem penyediaan bahan baku ini berjalan dengan baik. Jika seluruh kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal, maka dampaknya terhadap perekonomian daerah akan sangat besar,” jelasnya.
Ia menilai, apabila program MBG disiapkan secara matang dengan dukungan ekosistem ekonomi dan sosial yang kuat di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, maka program ini berpotensi menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan.
Efek tersebut, kata dia, antara lain berupa peningkatan permintaan terhadap produk pertanian dan peternakan lokal, terbukanya lapangan kerja baru, penurunan angka pengangguran, hingga percepatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, MBG juga dinilai mampu mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
Imamudin menyoroti rencana pengoperasian sekitar 35 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada tahun ini sebagai peluang besar bagi ekonomi daerah. Keberadaan puluhan ribu SPPG tersebut dinilai akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari masyarakat lokal.
“Dengan jumlah SPPG yang sangat besar, potensi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal sangat signifikan. Ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola dengan benar,” ujarnya.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif berbagai komponen masyarakat dalam pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Aisyiyah, Muslimat NU, Karang Taruna, Pemuda Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya perlu dilibatkan secara nyata, mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
Lihat Juga :