KIP Kabulkan Gugatan Keterbukaan Ijazah Jokowi, Bonatua Minta KPU Tak Ajukan Banding
Selasa, 13 Januari 2026 - 13:51 WIB
KIP mengabulkan seluruh permohonan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait dokumen ijazah pendidikan Jokowi. Bonatua meminta KPU RI tak melayangkan banding atas putusan KIP. Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh permohonan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terkait dokumen ijazah pendidikan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bonatua pun meminta KPU RI tak melayangkan banding atas putusan KIP.
Dia mengingatkan KPU tak gunakan uang rakyat untuk banding atas putusan tersebut. Dia juga meminta KPU tak melawan publik dengan adanya gugatan itu.
Baca juga: KIP Kabulkan Seluruh Gugatan Bonatua yang Minta Ijazah Jokowi ke KPU
"Saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik melawan publik," ujar Bonatua usai menjalani sidang putusan di KIP, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Dia tak akan meladeni KPU bila melayangkan gugatan ke PTUN. Bonatua lebih mempersilakan publik menilai sikap KPU bila melayangkan gugatan.
"Artinya kalau mereka mengajukan banding ke PTUN itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik, melawan kita juga," katanya.
KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua yang meminta ijazah Jokowi ke KPU RI. Keputusan ini tertuang dalam sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar di KIP, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
"Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Handoko Agung Saputro saat membacakan amar putusan.
Dia mengingatkan KPU tak gunakan uang rakyat untuk banding atas putusan tersebut. Dia juga meminta KPU tak melawan publik dengan adanya gugatan itu.
Baca juga: KIP Kabulkan Seluruh Gugatan Bonatua yang Minta Ijazah Jokowi ke KPU
"Saya ingatkan tolong KPU bahwa Anda jangan pakai duit rakyat melawan publik. Jangan pakai buat publik melawan publik," ujar Bonatua usai menjalani sidang putusan di KIP, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Dia tak akan meladeni KPU bila melayangkan gugatan ke PTUN. Bonatua lebih mempersilakan publik menilai sikap KPU bila melayangkan gugatan.
"Artinya kalau mereka mengajukan banding ke PTUN itu sama saja dengan mereka melawan publik. Mereka menyuruh kita yang menggaji mereka dari pajak-pajak publik, melawan kita juga," katanya.
KIP mengabulkan seluruh gugatan Bonatua yang meminta ijazah Jokowi ke KPU RI. Keputusan ini tertuang dalam sidang sengketa informasi dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang digelar di KIP, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
"Memutuskan, menerima permohonan untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Handoko Agung Saputro saat membacakan amar putusan.
Lihat Juga :