Mendagri Dorong Pemda Kejar Target Realisasi APBD untuk Perkuat Ekonomi Daerah
Jum'at, 26 Desember 2025 - 19:29 WIB
“Namun tantangannya, rilis data bulanan berpotensi terjebak pada competitive governance dan bias struktural karena pengukuran kinerja dilakukan terlalu dini dan cenderung administratif, bukan pada kualitas penyerapan anggaran,” ujar Agisthia, Jumat (26/12/2025).
Ia menyarankan agar ke depan rilis kinerja fiskal daerah dilakukan setiap tiga bulan sesuai ritme alami siklus fiskal, sehingga publik dapat menilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan.
Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berpandangan, rilis realisasi pendapatan dan belanja daerah secara rutin setiap bulan merupakan langkah strategis untuk memantau penggunaan anggaran serta meminimalkan potensi penyimpangan.
“Pemantauan bulanan memudahkan evaluasi dan memastikan belanja daerah benar-benar mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Iwan.
Menurutnya, strategi yang ditempuh Mendagri Tito Karnavian efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Jika tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan dan peta jalan pembangunan, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menyarankan agar ke depan rilis kinerja fiskal daerah dilakukan setiap tiga bulan sesuai ritme alami siklus fiskal, sehingga publik dapat menilai konsistensi antara perencanaan dan implementasi kebijakan.
Senada, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan berpandangan, rilis realisasi pendapatan dan belanja daerah secara rutin setiap bulan merupakan langkah strategis untuk memantau penggunaan anggaran serta meminimalkan potensi penyimpangan.
“Pemantauan bulanan memudahkan evaluasi dan memastikan belanja daerah benar-benar mendorong daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Iwan.
Menurutnya, strategi yang ditempuh Mendagri Tito Karnavian efektif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. “Jika tata kelola keuangan berjalan sesuai aturan dan peta jalan pembangunan, dampaknya akan langsung terasa pada kualitas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
(cip)
Lihat Juga :