Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite
Jum'at, 26 Desember 2025 - 11:14 WIB
Sebelumnya, wacana mengembalikan pilkada melalui DPRD disoroti pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Menurutnya, meniadakan pemilihan langsung kepala daerah dan menggantikannya dengan pemilihan di DPRD merupakan alarm tanda bahaya.
"Saya kira ini alarm tanda bahaya buat kita. Yang saya kuatirkan kalau dalam kondisi seperti itu, pengusaha lokal akan lebih meng-entertaint para (anggota) DPRD dan partai-partai politiknya masing-masing," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bivitri tidak sepakat dengan anggapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya. "Siapa bilang? Politikus memang menurut saya membuat biaya tidak efisien dengan bagi-bagi segala macam, bikin konser dangdut kalau mau pilkada (langsung)," ujarnya.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang kembali muncul belakangan ini. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan rasuah. Menurut dia, hal ini semakin menguatkan kembali wacana pilkada dipilih langsung oleh DPRD.
Dari beberapa penelitian, kata dia, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi.
"Saya kira ini alarm tanda bahaya buat kita. Yang saya kuatirkan kalau dalam kondisi seperti itu, pengusaha lokal akan lebih meng-entertaint para (anggota) DPRD dan partai-partai politiknya masing-masing," kata Bivitri dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (21/12/2025).
Bivitri tidak sepakat dengan anggapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan lebih efisien secara biaya. "Siapa bilang? Politikus memang menurut saya membuat biaya tidak efisien dengan bagi-bagi segala macam, bikin konser dangdut kalau mau pilkada (langsung)," ujarnya.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD memang kembali muncul belakangan ini. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan rasuah. Menurut dia, hal ini semakin menguatkan kembali wacana pilkada dipilih langsung oleh DPRD.
Dari beberapa penelitian, kata dia, data menyebutkan korupsi di daerah yang melibatkan kepala daerah dikarenakan biaya politik yang mahal. Dari kondisi tersebut membuat kepala daerah terdesak mengembalikan biaya politiknya dengan cara yang instan yakni korupsi.
Lihat Juga :