Pesan Prabowo ke Menhut: Jangan Ragu-ragu, Siapa Melanggar Langsung Kita Cabut Izin
Senin, 15 Desember 2025 - 19:18 WIB
"Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik seperti yang kami sampaikan bapak setujui di ratas kemarin, bagian dari penertiban kawasan hutan pada hari ini kami mencabut 22 izin berusaha pembabatan hutan seluas 1.012.016 hektare," ujar Raja Juli.
Pencabutan tersebut merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, pada Februari 2025 pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan bermasalah. Dengan demikian, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, total PBPH yang dicabut telah mencapai 1,5 juta hektare.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Raja Juli menuturkan di wilayah Sumatera terdapat 116 ribu hektare PBPH yang telah ditertibkan. Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran asal kayu yang hanyut saat banjir dan menjadi perhatian publik tengah dilakukan bersama Satgas PKH serta aparat penegak hukum.
"Concern publik sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut yang nanti secara hukum berproses baik melalui kepolisian tentu berkoordinasi dengan Satgas PKH," katanya.
Pencabutan tersebut merupakan bagian dari penertiban kawasan hutan yang telah dilakukan sejak awal pemerintahan Prabowo. Sebelumnya, pada Februari 2025 pemerintah telah menertibkan sekitar 500 ribu hektare kawasan hutan bermasalah. Dengan demikian, dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, total PBPH yang dicabut telah mencapai 1,5 juta hektare.
Terkait penanganan bencana di Sumatera, Raja Juli menuturkan di wilayah Sumatera terdapat 116 ribu hektare PBPH yang telah ditertibkan. Sementara itu, proses penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran, termasuk penelusuran asal kayu yang hanyut saat banjir dan menjadi perhatian publik tengah dilakukan bersama Satgas PKH serta aparat penegak hukum.
"Concern publik sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut yang nanti secara hukum berproses baik melalui kepolisian tentu berkoordinasi dengan Satgas PKH," katanya.
(jon)
Lihat Juga :